Menerka Komposisi Kabinet Jokowi-Amin


Proses politik  terus bergulir setelah Jokowi-Maaruf Amin (Jokowi-Amin) dipastikan menang di Pilpres 2019. Publik juga terus mencermati agenda-agenda politik Jokowi untuk masa jabatannya yang kedua. Termasuk tentu komposisi kabinet.

Berbagai prediksi muncul terkait komposisi kabinet Jokowi di masa jabatannya yang kedua. Walau baru dilantik 20 Oktober mendatang, namun isu ini sangat menarik untuk dibicarakan. Kemenangan Jokowi tentu tak lepas dari perjuangan pendukungnya, termasuk parpol koalisi. Tentu sangat logis jika parpol koalisi mengharapkan agar kader atau pengurusnya masuk ke jajaran kabinet.

Ini yang menarik, apakah komposisi menteri nanti akan lebih banyak diisi dari jajaran parpol pendukung. Ataukah Jokowi memilih memasukkan nama –nama non parpol yang menjadi pembantunya sebagai menteri. Mengacu UUD 1945, penentuan siapa yang akan duduk menjadi menteri merupakan hak prerogratif Presiden.

Wapres terpilih Maaruf Amin mengatakan anggota kabinet nantinya akan terdiri dari perwakilan partai politik pendukung dan kalangan professional non parpol. Namun hingga saat ini belum dirinci secara detail komposisinya. Maaruf menyerahkannya kepada Jokowi.

Jokowi sendiri pernah menyampaikan bahwa  kabinetnya mendatang akan diisi oleh menteri muda dengan kisaran usia 20-30 tahun.  Dia menginginkan menteri-menterinya yang berusia muda mampu mengeksekusi program secara cepat dan tepat, serta memiliki karakter eksekutor kuat.

Saat memenangi  Pemilu 2014, Jokowi menggunakan komposisi 13 orang  dari kalangan parpol dan sisanya dari non parpol untuk mengisi 34 jabatan menteri. Polemik bagaimana komposisi menteri memang menjadi persoalan klasik yang muncul setiap menjelang pengisian kabinet.

Untuk masa jabatan kedua, bisa jadi komposisi kabinet dari kalangan parpol bisa lebih banyak. Pasalnya setelah Jokowi-Amin dinyatakan menang di Pilpres,dua parpol yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandiaga Uno yang notabene adalah lawan,  yaitu PAN dan Partai Demokrat mengisyaratkan mendekat ke kubu Jokowi. Sebelumnya di kubu Jokowi sudah ada PKB, Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Hanura.

Masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan komposisi kabinet Jokowi apakah akan diisi jajaran parpol atau non parpol. Yang terpenting adalah bagaimana nanti menteri yang duduk di kabinet bisa bekerja membantu presiden, terutama mengatasi berbagai persoalan yang belum selesai.

Berbagai persoalan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi menunggu sentuhan para menteri untuk diselesaikan. Siapapun yang menjadi menteri di bidang tersebut harus memiliki latar belakang yang kuat. Baik dari sisi pengalaman dan kemampuan. Yang terpenting juga bebas dari kepentingan politik internal.

Jokowi memerlukan dukungan parpol yang telah mengusungnya di Pilpres 2019. Sangat logis apabila parpol mengharapkan kursi menteri.  Jokowi juga tak ingin pemerintahannya diganggu.  Pameo yang mengatakan tidak ada yang gratis dalam politik tentu benar adanya. Yang harus digarisbawahi adalah nama-nama yang menjadi menteri harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Tidak sebatas bagi-bagi jabatan untuk parpol pendukung. Karena kredibilitas Jokowi dipertaruhkan disini. Jangan sampai salah memilih menteri.

Karena rakyat tentu menunggu kerja Jokowi dan kabinetnya di masa jabatannya yang kedua.  Yang diinginkan tentu  kabinet yang bisa bekerja, bukan hanya kabinet bagi-bagi kekuasaan saja.

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : probow