KIM Dituntut Hormonis Dengan Pemdes

17

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Wonosobo H Eko Suryantoro S Sos MSi tengah menyampaikan paparan dalam rapat dengan Kelompok Informasi (KIM) yang ada di 24 desa di Wonosobo. Foto : Muharno Zarka


WONOSOBO, WAWASANCO- Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang saat ini telah terbentuk di 45 desa se-Kabupaten Wonosobo ternyata masih belum sepenuhnya memiliki peran dan fungsi optimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 tahun 2010. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Wonosobo, Eko Suryantoro menyoroti pentingnya optimalisasi peran dan fungsi KIM tersebut dalam rapat koordinasi KIM yang digelar di Aula Dinas Kominfo, setempat, kemarin.  “Optimalisasi peran maupun fungsi KIM ini akan dapat dilakukanbila anggaran memadai. KIM harus menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah desa masing-masing demi terciptanya harmonisasi dalam gerak dan langkah organisasi ke depan", katanya. 

Adanya harmonisasi antar lembaga tersebut, menurutnya, akan memudahkan akses terhadap anggaran bagi kegiatan-kegiatan KIM, mengingat alokasinya harus melalui APBDesa. Setiap KIM menyusun Surat Keputusan sebagai payung hukum organisasi. "Dengan payung hukum, KIM punya legalitas dan diakui serta memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan perannya di masyarakat. Buat anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagai dasar gerakan organisasi,” lanjutnya. 

Warung Informasi

Di era teknologi yang kian maju, KIM sebagai garda terdepan layanan informasi di desa, juga diminta Eko untuk memanfaatkan media berbasis internet, seperti media sosial sebagai sarana diseminasi kepada masyarakat.  "Sebagai contoh, KIM bisa membentuk pusat atau warung informasi sebagai tempat masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan. Di pusat informasi semua potensi dan kegiatan desa bisa dilihat", katanya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bambang Sutejo mengatakan sejumlah KIM yang telah selesai menyusun SK organisasi, bisa menjadi contoh bagi kelompok lain, sehingga nantinya seluruh KIM di Wonosobo diakui legal dan formalnya. 

"Dengan adanya dasar hukum yang kuat serta organisasi yang harmonis dengan pihak pemerintah desa maupun kelurahan, maka KIM akan mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai aturan yang ada", sebutnya. 

Tugas dan fungsi KIM ini, tambah dia, diantaranya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi, memberdayakan masyarakat dalam memperoleh informasi.

"KIM juga bisa membentuk jaringan informasi dan media komunikasi dua arah hingga menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain. Lebih jauh, KIM dapat berperan sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik", pungkasnya.

Penulis : Muharno Z
Editor   : jks