DPRD Gelar Publik Hearing Perbup 94/2018


DPRD Purbalingga menggelar public hearing dengan lintas organisasi dan OPD terkait, membahas Perbup 94/2018 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, Rabu (10/7). (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA, WAWASANCO-DPRD Purbalingga menggelar public hearing dengan lintas organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (10/7). Masalah yang dibahas adalah mengenai Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Sebelumnya sejumlah pihak menanyakan mengenai klausul yang ada di Perbup tersebut. Diantaranya mengenai masyarakat pengguna Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM), hanya diberikan bantuan dana pengobatan sebesar 50 persen oleh Pemkab Purbalingga.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga Umar Fauzi mengatakan, Perbub tersebut muncul untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa ikut dalam jaminan kesehatan nasional (JKN). Sebab, selama ini dana yang dikucurkan untuk membantu pengobatan masyarakat miskin pengguna SKTM selalu kurang.

Padahal jika merujuk pada data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional (BPS), di Kabupaten Purbalingga masyarakat miskin yang belum terkover JKN dan harus menggunakan SKTM, tak sebanyak pengguna SKTM yang ada di dua RSUD milik Pemkab.

Selain itu, jika masyarakat pengguna SKTM dibiayai 100 persen oleh Pemkab, maka dana yang dialokasikan dalam APBD tidak cukup. Sebab saat ini di dua RSUD milik Pemkab, terjadi defisit anggaran pembiayaan pengobatan masyarakat miskin.

Direktur RSUD dr Goeteng Taroenadibrata Nonot Mulyono mengatakan, usulan pembiayaan masyarakat pengguna SKTM sebesar 50 persen berasal dari pihaknya. Sebab, selama ini pihaknya selalu mengalami defisit anggaran pembiayaan pengobatan masyarakat miskin.

Pembiayaan masyarakat pengguna SKTM melebihi dana yang dikucurkan oleh Pemkab kepada pihaknya. Dia mencontohkan, tahun lalu terdapat kekurangan dana pembiayaan pengobatan masyarakat miskin hingga Rp 2,3 milyar.

Hal itu ditengarai karena banyaknya masyarakat yang sebenarnya sudah mengikuti JKN memilih tak membayar premi dan beralih kepada SKTM, karena lebih murah dan mudah, serta tak harus bayar premi. "Harapan kami, dengan adanya pembiayaan pengobatan hanya 50 persen. Maka, masayarakat akan terdukasi untuk membayar premi atau mengikuti JKN, karena bisa dikover 100 persen," jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Tongat mengatakan, pihaknya akan menampung usulan dari para pegiat sosial tersebut. Dia juga setuju jika masyarakat miskin pemegang SKTM bisa dibiayai 100 persen oleh Pemkab, bukan 50 persen seperti saat ini. "Namun, syaratnya harus ada validasi data pemegang SKTM. Jangan sampai SKTM ini justru dimanfaatkan oleh orang yang benarnya mampu secara ekonomi, tapi mengaku miskin," jelasnya.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt