DPRD Manokwari Belajar Perda Miras  Pemkot Magelang


Pimpinan rombongan DPRD Manokwari, Provinsi Papua Barat, Romer Tapilatu saat menerima cinderamata dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Singgih Indri Pranggana. Foto: Widiyas Cahyono

MAGELANG, WAWASANCO -  DPRD Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan kerja  ke Kota Magelang. Mereka ingin belajar tentang  peraturan daerah pengawasan  peredaran minuman keras di  Kota Magelang. Rombongan sebanyak tujuh orang  tersebut itu diterima langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Singgih Indri Pranggana, di Ruang Sidang, Lantai 2, Kantor Setda Kota Magelang.

“Kami belajar dari Kota Magelang dalam bidang pengawasan peredaran minuman keras, karena kami ingin melindungi generasi muda di Kota Manokwari dari bahaya minuman tersebut,” kata  pimpinan rombongan DPRD Manokwari, Romer Tapilatu.

Romer mengatakan, Pemerintah Kota Manokwari bertekad  memproteksi  generasi mudanya untuk menghindari penyalahgunaan minuman keras tersebut , karena  pemkot setempat menginginkan  generasi mudanya bisa hidup dengan sehat tanpa miras.

Menurutnya, DPRD Manokwari  sudah membahas tentang perda pengawasana peredaran minuman keras beberapa tahap bulan lalu. Dan , pihaknya ingin “belajar”  dari Kota Magelang tentang  perda miras  tersebut dapat melindungi dan berdampak cukup bagi kehidupan masyarakat. 
"Maksud dan tujuan kami datang ingin berbagi  tentang  perda miras, karena Kota Magelang sudah memiliki Perda tentang peredaran atau pengawasan miras," katanya.

Menurutnya, Kota Magelang terpilih karena ada sedikit kesamaan perda yang akan disusun oleh DPRD Manokwari pada  tahun ini. Ia menambahkan,  sebenarnya di Kota Manokwari, sudah  ada perda tentang pelarangan miras, tetapi perda tersebut  dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui surat gubernur.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Magelang Singgih Indri Pranggana, mengatakan,

terkait pengendalian dan pengawasan miras atau minuman berakohol, Pemkot Magelang membatasi peredaran minuman beralkohol. Yakni  di hotel berbintang dan ada tempat khusus.

"Soal perizinan penjualan miras kami batasi, di hotel berbintang saja harus ada tempat khusus. Tidak secara normatif saja tapi kami betul-betul cek ke lokasi. Kalau melanggar kami tertibkan bersama polisi,"  kata Singgih.
Berkaitan dengan Perda Kota Magelang, lanjutnya, pada prinsipnya mengacu pada UU nomor 12/2011 dan UU no 23/2014 tentang kewenangan pemerintah daerah dimana dalam pengaturan sanksi disebutkan paling lama kurungan 6 bulan dan denda Rp 50 juta.
"Tujuannya untuk memberikan efek jera, ketika pelaku diketahui melanggar kita bisa tindak pidana ringan (tipiring) atau sidang cepat, tidak perlu ke pengadilan. Selain itum kita berikan denda minimal Rp 20 juta dan  sudah laksanakan sejak 2016," katanya. 
Ia menambahkan, pada Perda tentang pengawasan peredaran minuman keras  Kota Magelang tersebut  hanya memberikan atau mencantumkan pasal bahwa penjualan minuman beralkohol tersebut  hanya boleh dilaksanakan di tempat tertentu. Ketentuan ini pun tidak dituangkan secara eksplisit, karena pemerintah pusat sendiri tidak melarang adanya penjualan minuman berakohol. 

 

Penulis : widias
Editor   : wied