Narjo Mundur dari TPHD Kabupaten Brebes 2019

0.9K

Ketua Lappas RI, H Purwanto didampingi Sekretaris Dedy Rohman, menunjukkan SE Mendagri perihal persoalan TPHD dari unsur penyelenggara negara. Foto. Eko Saputro "

BREBES, WAWASANCO - Wakil Bupati Brebes, Narjo SH MH dengan legawa menyatakan dirinya mundur dari Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Brebes Tahun 2019. Kepastian tesebut disampaikannya setelah diterimanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo tertanggal 16 Juli 2019.

"Saya direkomendasikan Bupati Brebes, Ibu Hj Idza Priyanti SE MH untuk menjadi TPHD Kabupaten Brebes untuk.musim haji tahun ini. Namun, saya taat aturan jadi sesuai Surat Mendagri saya mundur dari TPHD dan tidak berangkat ke Tanah Suci Mekah," jelas Narjo saat dihubungi, Rabu (17/7).

Narjo menambahkan, surat pengunduran dirinya sebagai TPHD sudah dilayangkan kepada pihak-pihak terkat termasuk ke Kemenag Brebes.

"Saya tidak kecewa  akhirnya tidak berangkat ke Tanah Suci Mekah. Karena aturan memang tidak memperbolehkan penyelenggara negara berangkat haji sebagai TPHD dengan fasilitas atau dibiayai negara," tegas Narjo.

Seyogyanya Wabup Narjo bergabung dengan Kelompok Terbang (Kloter) 54 dan berangkat dari Brebes menuju Asrama Haji Donohudan, Boyolali pada Senin, 22 Juli mendatang.

Terpisah, Kabag Kesra Setda Brebes, Ahmad Ma'mun membenarkan pihaknya sudah menerima surat pengunduran diri Wabup Narjo sebagai TPHD Kabupaten Brebes 2019.

"Tidak ada pengganti dengan pengunduran diri Pak Wabup jadi TPHD. Dengan demikian, TPHD tahun ini yang berangkat 7 orang dari rencana 8 orang yang menjadi TPHD Kabupaten Brebes," papar Ma'mun.

Rencana keberangkatan Wabup Narjo menjadi TPHD,  menjadi polemik di media sosial. Bahkan, Lembaga Pencegahan dan Publikasi Anti Korupsi Republik Indonesia (Lappas RI) mempertanyakan keberangkatan Wabup Narjo yang jika dipaksakan menerjang aturan dari Kemendagri.

Ketua Lappas RI, H Purwanto  berharap kejadian Wakil Bupati Brebes, Narjo SH MH yang dengan legawa batal berangkat menunaikan haji sebagai TPHD, dapat dijadikan contoh dan patut diapresiasikan kepada pejabat lainya begitu juga kepada masyarakat umumnya.

"Bila mana ada pejabat yang masih berangkat dan tidak mematuhi aturan maka sanksi hukumnya sudah jelas. Karena Surat Edaran Mendagri tembusannya Deputi Bidang Pencegahan KPK, "terang Purwanto yang didampingi Sekretaris Lappas, Dedy Rohman. ero


Ketua Lappas RI, H Purwanto didampingi Sekretaris Dedy Rohman, menunjukkan SE Mendagri perihal persoalan TPHD dari unsur penyelenggara negara. Foto. Eko Saputro

"

Penulis : ero
Editor   : edt