SEMARANG - Pertamina akan menggenjot capaian penjualan elpiji nonsubsidi 5,5 kilogram di wilayah Jateng-DIY, mengingat target 47 ribu ton yang diproyeksikan sampai akhir tahun ini masih cukup jauh.
Assistant Manager Domestic Gas Marketing Operation Pertamina Region IV Jateng-DIY, Anggora Dini mengungkapkan, meski sudah disebarkan sebanyak mungkin, namun ada juga yang mengeluhkan kesulitan menemukan tabung gas berwarna pink tersebut.
''Hingga September 2017 lalu, tercatat baru sekitar 17.039 ton realisasi untuk elpiji 5,5 kg, dan angka ini akan terus dikejar,'' papar Anggora Dini, dalam forum group discussion (FGD) yang digelar Forum Wartawan Ekonomi Semarang bersama Pertamina bertema 'Mekanisme Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran' di Hotel Chanti, Selasa (31/10).
Menurut dia, tidak ada pengurangan elpiji 3 kg, karena bergantung kuota, sehingga tak ada kaitannya dengan penjualan 5,5 kg. ''Harapannya, tentu kita ingin mendorong penggunaan yang nonsubsidi dan kita ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat,'' ungkapnya.
Ia berharap, dengan elpiji nonsubsidi 5,5 kg itu bisa mengurangi volume yang bersubsidi. Sementara ini, distribusi juga lebih banyak disebarkan di wilayah perkotaan untuk mendekatkan dengan konsumen. ''Harga di tingkat agen mencapai Rp 57.500 dan di outlet sebesar Rp 62 ribu per tabungnya,'' tambahnya.
Dalam acara itu juga hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono; Kepala Subdit Pengangkutan Migas Kementerian ESDM, Nunuk Wiryawan; anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono; Kabid Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindag Jateng, Mukti Sarjono, dan Ekonom Undip, Firmansyah.
Keluhan
Dikatakan Teguh Dwi Paryono, sempat muncul keluhan kelangkaan gas 3 kg yang masuk ke gubernur. Namun, sambungnya lagi, setelah dievaluasi bukanlah sebuah kelangkaan, tetapi lebih kepada peralihan musim kemarau yang membuat petani memakai gas melon untuk mengangkat pompa.
Hal ini, jelas Teguh, tak sesuai dengan ketentuan Perpres mengenai penggunaan elpiji bersubsidi. Kuota di Jateng sendiri sebanyak lebih dari 311 juta, dan sudah terserap hampir 70%.
''Di Jateng tidak ada kelangkaan, tetapi penyempurnaan distribusi dan rantai distribusi seharusnya selesai di pangkalan. Semangatnya adalah, jangan membakar minyak tanah, faktanya ibu-ibu kaya masih menggunakan,'' ungkap Teguh.
Menurutnya, ada 600.000 KK di Jateng yang berhak menggunakan elpiji 3 Kg, padahal dalam kuota belum masuk dalam database kemiskinan. ''Jumlah itu juga belum dipilah apakah masih miskin atau mendekati miskin, belum diverifikasi,'' kata Teguh.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono menuturkan, peta distribusi gas melon harus terus di-up date berbasis riset, supaya bisa diketahui betul siapa penikmat gas subsidi 3 kg tersebut.
Menurutnya, konsep operasi pasar juga tidak tepat. ''Perlu dicari cara lain yang lebih sistematis untuk mengatasi kelangkaan gas,'' tegasnya.
Dikatakan, seharusnya tidak perlu ada kelangkaan, kecuali ada yang bermain. ''Penting dievaluasi data misalnya berapa petani yang narik dengan traktor lalu berapa penduduk miskin jadi bisa dipetakan dengan baik,'' kata politikus PKS itu.
Ekonom Undip, Firmansyah menilai, dari awal tidak tepat disebut kelangkaan, tetapi lebih kepada salah sasaran. Padahal, tambahnya lagi, subsidi yang diberikan sudah seharusnya tepat sasaran untuk kategori penerima yang membutuhkan.
Penulis :
Editor :