WONOGIRI-Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri Suharno meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu setempat, hendaknya kalau ada laporan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), hendaknya dikoordinasikan terlebih dahulu. Sebab, sangat mungkin, si pelapor mempunyai itikad membunuh karakter terhadap ASN yang dilaporkannya.
‘’Mohon dikoordinasikan dengan kami. Sangatlah kasihan kalau hanya jadi korban pembunuhan karakter,’’ kata Suharno saat menyampaikan sambutan pada acara rapat koordinasi (rakor) Sakeholders yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kabupaten Wonogiri, dengan audien para camat, kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Wonogiri dan dinas instansi terkair, di salah sebuah rumah makan di Wonogiri, Rabu (15/11).
Suharno juga mengimbau kepada para ASN untuk benar-benar menjaga netralutas dalam semua tahapan Pemilu. ‘’Sejujurnya kita sudah tahu bagaimana peran PNS dalam Pemilu. Namun bila sekiranya ASN sudah tidak dianggap netral maka lebih baik kita tidak diikutkan Pemilu. ini saya mengutip Ketua KORPRI yang disampaikannya beberapa waktu lalu. Dan seperti kita ketahui bersama, sampai saat ini sudah ada dua lembaga aparatur yang netral dalam Pemilu yakni TNI dan Polri,’’ tegas Suharno.
Dalam kesempatan itu, Kuswarno Camat Tirtomoyo menyampaikan pertanyaan, dia memiliki istri ketua pengurus partai tingkat kecamatan. Apakah diperbolehkan rumahnya untuk pertemuan partai.
Atas pertanyaan itu, Sekda Suharno menegaskan bahwa rumah milik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang istrinya atau anggota keluarganya menjadi pengurus partai, tetap tidak boleh untuk pertemuan. ‘’Bila ada pertemuan sebaiknya dilakukan di posko saja. Sebab kalau dikumpulkan di rumah, akan menjadi bias. Riil di lapangan masih ada teman PNS yang mencari simpati dengan harapan mendapatkan tempat/jabatan. Untuk itu kali ini kami mohon netralitas dijaga menjelang 2018,’’ pintanya.
Sementara, di tempat yang sama, Ali Mahbub Ketua Panwaskab Wonogri menuturkan, dalam rakor ini pihaknya sengaja mengundang para ASN agar tidak bermain api dalam penyelenggaraan Pemilu. ‘’Ini merupakan upaya preventif, karena kerawanan-kerawanan Pemilu bisa terjadi di setiap tahapan. Dengan Rakor ini, diharapkan bisa menularkan kepada pegawai di bawahnya sehingga tidak terjadi pada area rawan yang sudah kami petakan,’’jelas Ali yang dibenarkan oleh Isnawanti Sholihah anggota Panwaslu Wonogiri.
Penulis :
Editor :