Kebijakan PPKM Jangan Sampai Membuat Dunia Usaha Gulung Tikar

SEMARANG, WAWASANCO - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), disatu sisi dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19, namun di pihak lain, kebijakan tersebut berdampak negatif pada dunia usaha.

"PPKM sudah beberapa kali dilakukan, tentu saja sangat berpengaruh pada dunia usaha, apalagi dengan pembatasan yang dilakukan. Kita bukannya tidak mendukung pemerintah, atau PPKM, namun yang jadi pertanyaan bagaimana dunia usaha bisa tetap bertahan, jika kondisinya seperti ini," papar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jateng Billy Dahlan, dalam diskusi media secara daring di Semarang, Jumat (23/7/2021).

Dipaparkan, saat ini para pengusaha sudah benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi, untuk bisa mempertahankan usahanya. Beragam cara untuk bertahan sudah dilakukan, demi keberlangsungan hidup bisnisnya.

''Sampai saat ini belum ada harapan bisa bangkit memperbaiki perusahaan, sebab pandemi masih terjadi. Apalagi ditambah dengan adanya PPKM ini. Kita benar-benar terpukul," terangnya. 

Bahkan, sebagian pesimistis akan keberlanjutan usahanya jika kondisi seperti ini terus berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

"Jika kebijakan ini terus berlanjut, pasti kerugiannya sangat tinggi, secara nasional mungkin bisa ratusan triliun. Dari usaha kita saja, bisa mencapai miliaran," terangnya.

Jika hal ini terus berjalan dan tidak ada solusi lain, dalam upaya menekan angka covid-19, maka bisa jadi akan ada banyak perusahaan terpaksa akan merumahkan karyawan bahkan beberapa sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

''Satu-satunya cara, dengan penjualan aset perusahaan untuk menutup kerugian, atau pun menutupi operasional perusahaan,'' ujarnya. 

Billy juga menjelaskan, pengusaha di Jateng sudah mencoba bertahan dengan melakukan efisiensi dan inovasi untuk menekan kerugian imbas PPKM darurat, namun cara yang dilakukan belum berhasil. 

Ia menyebutkan sejak pandemi melanda sudah menyiasati dengan fokus ke satu prioritas, efisiensi dan mengurangi tenaga kerja. ''Pindah online, kita melakukan itu juga namun dengan PPKM diketatkan berat juga," kata Billy. 

Ia menambahkan, kebijakan PPKM darurat sudah terbukti tidak efektif namun terus-terusan dilakukan oleh pemerintah, yang kian membebani pengusaha. 

"Ini yang kita harapkan bisa menjadi perhatian, sebab PPKM tidak hanya sekali ini saja," tegasnya.

Ia meminta, pemerintah fokus untuk  memperbaiki fasilitas kesehatan dan menambah tenaga kesehatan untuk menekan kematian Covid-19, hingga percepatan vaksinasi.  

"Kami berharap PPKM darurat tidak diperpanjang, sehingga usaha bisa berjalan lagi, bisa hidup seperti sebelumnya,  tentunya dengan prokes ketat," pungkasnya.

Penulis : arr
Editor   : edt