Semarang, Wawasan.co - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) memperkuat peran pengabdian masyarakat melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan mengusung tema Mitigasi Bencana Berbasis Partisipasi Masyarakat.
Program ini diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) mitigasi bencana yang digelar oleh Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan KKN UPGRIS, Rabu (18/12).
FGD tersebut menjadi langkah strategis untuk membekali mahasiswa sebelum diterjunkan ke lapangan dalam pelaksanaan KKN yang akan berlangsung pada 13 Januari hingga 3 Maret 2026.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyegaran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) guna menyamakan persepsi terkait peran mahasiswa dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.
Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan KKN UPGRIS, Arisul Ulumuddin, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa tema mitigasi bencana dipilih karena lokasi KKN berada di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya di Jawa Tengah.
“Lokasi KKN kami berada di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Demak. Wilayah-wilayah tersebut memiliki berbagai potensi bencana, sehingga mahasiswa perlu dibekali pemahaman dan keterampilan mitigasi sejak awal,” ujar Arisul.
Menurutnya, mahasiswa KKN diharapkan mampu melakukan pemetaan kerentanan bencana di desa atau kelurahan lokasi penugasan.
Pemetaan tersebut mencakup kondisi lingkungan, seperti lahan gundul yang seharusnya ditanami, hingga potensi longsor, banjir, maupun bencana lainnya.
“Jika mahasiswa menemukan lahan gundul yang berpotensi menimbulkan bencana, kami berharap mereka berempati dengan melakukan penanaman pohon sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan,” jelasnya.
Selain mitigasi fisik, mahasiswa juga didorong untuk menggelar kegiatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Bentuk edukasi tersebut antara lain penyelamatan dokumen penting melalui digitalisasi, seperti mengubah dokumen kertas menjadi arsip digital yang aman dari risiko bencana.
“Hal sederhana seperti memindai dokumen penting dan menyimpannya dalam map aman bencana sudah sangat membantu masyarakat ketika terjadi keadaan darurat,” tambah Arisul.
Mahasiswa juga diharapkan terlibat aktif dalam edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah, seperti simulasi penyelamatan diri saat gempa bumi, cara berlindung yang aman, hingga membangun kesadaran untuk saling membantu ketika bencana terjadi.
Lebih lanjut, Arisul menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat melalui pembentukan atau pengaktifan kembali Desa Tangguh Bencana atau Kelurahan Tangguh Bencana.
Jika sudah terbentuk, mahasiswa diharapkan dapat menghidupkan kembali peran forum tersebut. Jika belum, mahasiswa diminta menginisiasi pembentukannya.
“Kami berharap di seluruh 48 desa atau kelurahan lokasi KKN, mahasiswa dapat menginisiasi forum desa tangguh bencana yang melibatkan pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat, karang taruna, relawan, dan stakeholder lainnya,” tegasnya.
Dengan adanya forum tersebut, setiap desa diharapkan memiliki relawan dan sistem kesiapsiagaan yang jelas sehingga masyarakat tidak panik dan lebih siap saat bencana terjadi.
Arisul mencontohkan kejadian longsor di Purbalingga yang terjadi tanpa hujan maupun angin sebagai bukti pentingnya pemetaan risiko bencana secara dini.
“Mahasiswa kami harapkan mampu memetakan kerentanan bencana di wilayahnya, kemudian menginformasikannya kepada desa atau kelurahan untuk ditindaklanjuti, termasuk oleh BPBD di tingkat kabupaten atau kota,” katanya.
Penulis : holy
Editor : Daniel