FPDIP DPRD Kendal Siap Inisiasi Hak Interpelasi


KENDAL - Aksi demonstrasi yang digelarpuluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Kendal Bersatu (GMPKB) yang menuntut DPRD Kendal menggunakan hak interpelasi akan ditindaklanjuti DPRD Kendal. Fraksi PDI Perjuangan siap menginisiasi untuk mewujudkan hak interpelasi tersebut. Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Tri Purnomo kepada wartawan, Senin (28/8). "Kami siap menginisiasi untuk komunikasi dengan fraksi lain," ujarnya.

Menurut Tri Purnomo, pihaknya sudah menjajaki komunikasi dengan Fraksi PPP dan PAN. Ketua DPRD Kendal H Prapto Utono SSos mengatakan, pihaknya harus mengkaji dulu masalah interpelasi persoalannya apa yang harus diangkat. Dikatakan, sesuai dengan tata tertib DPRD Kendal hak interpelasi yaitu hak meminta keterangan kepada bupati terkait kebijakan yang penting dan strategis berdampak luas kepada masyarakat. "Untuk bisa melaksanakan hak interpelasi harus diusulkan paling sedikit tujuh anggota DPRD lebih dari satu fraksi," ujarnya.

Dijelaksan, dalam pasal 13 tata tertib DPRD Kendal usulan tersebut akan ditindaklanjuti dengan sidang paripurna yang dihadiri minimal 50 persen plus satu anggota DPRD Kendal. Dalam paripurna tersebut pengusul hak angket diminta menjelaskan alasan penggunaan hak angket  dan bisa terjadi tanya jawab di sana."Sedangkan untuk pengesahannya harus disetujui separuh dari anggota yang hadir dalam paripurna tersebut," jelasnya.

Ketua DPRD Kendal mengatakan, sebagai pimpinan DPRD pihaknya menunggu langkah fraksi yang ingin mengusulkan hak interpelasi. "Prinsip kami menunggu, kalau ada usulan akan ditindaklanjuti," tegasnya. Sementara itu Ketua DPC PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Muhammad Makmun mengatakan, sebagai bagian dari DPRD Kendal pihaknya akan meminta masukan seluruh anggota fraksi terkait kinerja bupati akan menelan data yang disampaikan masyarakat yang mendorong untuk dilaksanakan hak interpelasi.

Dijelaskan, kalau ada pelanggaran undang-undang dan kinerjanya tidak sesuai aturan sebagai aturan, lembaga mempunyai fungsi kontrol menggunakan hak interpelasi maka akan didukung."Kami akan pelajari kalau ditemukan kinerja bupati yang melanggar undang-undang kami otomatis akan menggunakan gak interpelasi," ujarnya. 

Penulis :
Editor   :