Tolak Sekolah Sehari Penuh, Ribuan Pelajar dan Warga NU Demo


Ribuan pelajar dan warga NU di Kabupaten Batang menggelar rapat akbar untuk menolak kebijakan lima hari sekolah atau FDS di depan kantor Bupati Batang, kemarin. Foto: Hadi Waluyo.
 
 
BATANG - Ribuan warga NU yang tergabung dalam Pengurus Cabang NU Kabupaten Batang menggelar aksi untuk menolak kebijakan sekolah sehari penuh (full day school /FDS)  yang berlangsung lima hari seminggu. Warga NU Kabupaten Batang ini menggelar rapat akbar penolakan Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2017 di depan Kantor Bupati Batang, Senin (28/8).
 
Selain menggelar mimbar terbuka, peserta rapat akbar membentangkan beberapa poster penolakan FDS. Di antaranya bertuliskan, 'Madin Yes FDS No', 'Tolak Full Day School', 'Hapus Kebijakan Mendikbud', dan 'Pak Jokowi dengan Tetap Menolak FDS'. Sejumlah tokoh NU dari Kabupaten Batang secara bergantian menyuarakan aspirasinya dalam rapat akbar ini. Pelajar juga membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk dukungan penolakan diberlakukannya sistem FDS ini. 
 
Dalam aksi tersebut juga menolak dengan tegas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang telah menerapkan sistem lima hari sekolah di satuan pendidikan yang ada. Sebab, penerapan kebijakan ini tanpa memperhatikan aspirasi penolakan yang berkembang di masyarakat.
 
Ketua LP Maarif NU Kabupaten Batang, Drs Mushonif Rois, menyatakan, tidak ada kalimat lain bahwa FDS harus ditolak. Menurutnya, FDS berkedok pendidikan karakter, padahal itu semua tidak benar. Dikatakan, kebijakan FDS mengikis pendidikan pesantren. Oleh karena itu, kebijakan ini harus ditolak. Dirinya meminta kepada bupati dan wakil bupati Batang untuk mengganti kepala Disdikbud Kabupaten Batang apabila tidak mendukung madin. "Masyarakat Kabupaten Batang 90 persen adalah warga NU. Untuk itu mewajibkan anak-anak untuk masuk madrasah," tandasnya.
 
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Batang, Umar Abdul Jabar, dalam orasinya mengatakan, namanya pendidikan itu memanusiakan manusia. Kalau sekolah sampai jam 17.00 WIB, maka tidak memanusiakan manusia. "Mari kita yang menjadi guru madrasah untuk tetap mempertahankan madrasah walaupun adanya kebijakan FDS ini," tandasnya.
 
Ketua MUI Batang, Ahmad Taufik, mengatakan, pihaknya sudah melakukan investigasi di lapangan, meminta pernyataan sikap kepala sekolah di lingkungan NU, dan testimoni beberapa siswa. Dari hasil kegiatan itu, lanjut dia, diperoleh beberapa simpulan. Di antaranya, setelah jam kedelapan, atau tambahan jam pelajaran yang ditetapkan dengan sistem FDS ini, mereka (pelajar) sudah tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Guru-gurunya pun terkesan hanya menggugurkan kewajibannya saja, atau tidak bisa memberikan pelajaran secara intens sebab anak-anak tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Dikatakan, di ponpes ada anak-anak yang ngaji tapi tidak nyantri di situ. Mereka datang setelah mahgrib. Namun, lanjut dia, dengan diberlakukannya kebijakan FDS, banyak anak yang akhirnya tidak datang untuk ngaji di ponpes. "Ini yang melatarbelakangi untuk menolak FDS," tandasnya.
 
Salah satu siswa, Maria Ulfa, mengatakan, kegiatan rapat akbar yang diikuti oleh para pelajar semata-mata bertujuan menolak diberlakukannya FDS, bukan untuk membela kepentingan pihak tertentu. "Jujur saja, FDS tidak tepat diberlakukanya untuk sekolah di Indonesia karena selain mengurangi pendidikan keagamaan anak usia sekolah juga waktu untuk istirahat," katanya.
 
Bupati Batang Wihaji yang ikut dalam rapat akbar tersebut mengatakan, sebagai kepala daerah akan meneruskan hasil dari rapat akbar ini ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi hingga pemerintah pusat. Dirinya akan mendukung tuntutan masyarakat menolak kebijakan diberlakukannya FDS. "Selama ini, masyarakat masih menjunjung nilai-nilai yang dipegang. Oleh karenanya kami menolak FDS. Kami berharap aksi rapat akbar ini dapat didengar oleh pemerintah dan membatalkan kebijakan FDS," katanya.

Penulis :
Editor   :