WONOGIRI - Pemerintah harus berperan dalam sistem ekonomi kerakyatan. Salah satunya, dengan mempermudah masyarakat memperoleh Kredit Usaha Rakyat, sekaligus tepat guna dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan anggota DPD RI asal Jateng Bambang Sadono, dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bekerjasama dengan DPC Gerakan Kewirausahaan Nasional di Kabupaten Wonogiri, belum lama ini.
“Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Sistem ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan seluruh bangsa,”paparnya di hadapan para peserta.
Lebih jauh dipaparkan, tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. “Pengembangan ekonomi mendasarkan pada kenyataan, bahwa tujuan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, harus didasarkan pada kemanusiaan yaitu demi mensejahterakan manusia. Kita harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli yang dapat menimbulkan perderitaan pada manusia,” tambah Bambang Sadono.
Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM, dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek. “Sejauh ini, kendala yang sering dihadapai yakni kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. Ini yang harus kita selesaikan,” tandasnya.
Dirinya berharap dengan terlaksananya kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wonogiri Edi Santoso serta Kabag Koperasi dan UKM Kab Wonogiri Dwi Sudarsono.
Penulis : arr
Editor :