"People Power Lebih Banyak Mudaratnya"

PURWOKERTO, WAWASANCO- Isu people power yang dimunculkan pihak –pihak yang tak puas hasil Pemilu  tak perlu ditanggapi. Pasalnya people  power lebih banyak mudaratnya. Termasuk rencana aksi memprotes hasil Pilpres pada 22 Mei mendatang. “Jika terjadi people power banyak yang terdampak. Selanjutnya bangsa ini mau bagaimana. Siapa yang akan menjalankan pemerintahan,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Anjar Nugroho di sela-sela   Aksi Simpatik dan Deklarasi Damai  Paska Pemilu 2010 antara Rektor UMP dengan wartawan, di kampus UMP, Senin (20/5) petang.

Anjar menyarankan pihak-pihak yang tak puas dengan hasil Pemilu bisa menggunakan cara konstitusional. Jika ada kecurangan bisa melaporkan ke Bawaslu. Jika masih tak puas dengan hasil pemilu, silakan mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan people power. Kita harus tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa,” tegasnya.

Sementara itu dalam Deklarasi Paska Pemilu Damai 2019, rektor bersama wartawan menyampaikan tiga pernyataan. Pertama, meskipun masih terdapat hambatan dan kekurangan, Pemilu 2019 telah berjalan demokratis, lancar dan dami. Kedua, mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar, tidak boleh terprovokasi oleh berita hoax, sampai diumumkannya hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  “Masyarakat harus menerima dengan fair, jujur dan penuh tanggung jawab karena itulah demokrasi,’ ujar Anjar.

Ketiga, Rektor UMP dan wartawan mengajak untuk kembali mewujudkan kerukunan dan kedamaian yang dimiliki. Tujuannya untuk tetap merawat  Indonesia menjadi lebih baik. Sementara  itu Wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas, Driyanto mengatakan aksi itu dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt