Apa Tidak Lelah untuk Terus Melemahkan KPK?

  • Opini Langit Bara-Lazuardi

KPK di ujung tanduk. Itu pernyataan langsung dari Ketua KPK Agus Rahardjo. Sebabnya satu, DPR tiba-tiba saja merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Revisi itu memang telah lama diagendakan, tapi karena dianggap dapat melemahkan kerja KPK, maka terjadi kesepakatan bahwa DPR dan pemerintah menunda revisi itu, dan dianggap bukan sesuatu yang mendesak.

Namun, menjelang masa akhir jabatan KPK dan seleksi akhir Capim KPK baru, DPR menggolkan usulan revisi itu. Semua fraksi bersetuju, dan mengubah revisi itu menjadi  RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah.

Agus Rahardjo langsung merasa tindakah DPR itu berbahaya bagi kelangsungan KPK. Sebabnya, dalam revisi itu, kekuasaan KPK yang khusus telah dikebiri. KPK akan dijadikan macan ompong.  Dalam revisi itu, tercatat jelas bahwa kekuasaan tertinggi nanti di tangan dewan pengawas KPK, yang juga akan dipilih oleh DPR melalui pansel yang dibentuk Presiden, proses yang sama dengan Capim KPK.  Dewan Pengawas inilah yang nantinya memberikan izin penyadapan, penggeledahan, termasuk juga bagaimana proses penghentian perkara.

Tak hanya itu, revisi itu juga mensyaratkan bahwa penyidik harus dari kepolisian atau kejaksaan, harus ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan perkara korupsi, pembatasan kewenangan pengambilalihan kasus, sampai pembatasan pengelolaan laporan kekayaan penyelenggara negara.

Jika revisi itu disetujui, mensyaratkan keikutsertaan Pemerintah, maka KPK hanya akan jadi instutusi yang galak di atas kertas. Tidak lagi bersifat khusus, dan terkendala birokrasi yang rumit dalam kerjanya. Agus meyakini bahwa ada usaha yang serius untuk melemahkan KPK lagi, dan itu terlihat dari daftar Capim terpilih yang ada tokoh yang memang bermasalah soal penuntasan korupsi.

Namun,  RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. Jadi, harapan KPK dan masyarakat umumnya tinggal satu, Jokowi menolak inisiatif itu. Agus meyakini bahwa Presiden masih konsisten untuk tidak akan melemahkan KPK, yang artinya tidak akan menyetujui revisi itu.

Memang, inisiatif ini terlihat sangat dipaksakan dan dipercepat. Prosesnya demikian kilat. Padahal, polemik dan kontraversi belum kelar, akedemisi, lembaga terkait, uji publik juga belum dilakukan secara maksimal. Terlihat, di masa akhir jabatannya, DPR ingin meloloskan inisiatif ini untuk ''mengekang'' KPK.

Memang, seakan berpacu dengan waktu, KPK saat ini tengah melakukan kerja besar, menangkapi banyak koruptor. Seperti cuci gudang. Ada anggapan, proses itu terpaksa dilakukan karena di dalam internal KPK ada kekhawatiran bahwa Capim yang nantinya terpilih tidak memiliki napas kerja yang sama untuk kasus-kasus yang belum selesai ini.

Tapi, melihat kecamuk DPR-KPK ini dalam siksus lima tahunan, kita tentu merasa lelah. Selalu saja usaha semacam ini menemukan bentuk, mendapatkan wadah untuk melemahkan KPK. Seakan tidak lelah, segala celah dipakai, siasat diasah, agar kuasa KPK tak lagi segarang sekarang. Dan kita makin merasa bahwa memang hanya pada KPK kita bisa berharap.**

Penulis : lbl
Editor   : edt