Mendengar Kearifan Orang Ramai

  • Opini Aulia A Muhammad

Jokowi itu sosok pendengar yang baik.  Penilaian itu banyak diungkapkan oleh berbagai tokoh. Dan kali ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengeluarkan pernyataan yang sama. Sebabnya satu, Jokowi mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU KPK.

Apa sebabnya Jokowi ''mengubah'' pandangannnya dari soal UU KPK yang sudah ''selesai'' untuk menerbitkan Perppu sebagai tanda ada masalah dalam UU KPK itu? Jawabnya satu: the wisdom ofthe  crowd, kearifan orang ramai. Dan Jokowi mendengarkan dan mencerna hal itu.

Dalam konteks situasi Indonesia saat ini, kearifan orang banyak itu dapat kita temukan dalam dua bentuk. Pertama, demonstrasi mahasiswa. Ini kerumunan yang nyaris  monofon, satu suara, padahal datang dari keriuhan yang berbeda. ''Satu suara'' itu adalah ketaknyamanan pada kinerja DPR --dan eksekutif-- yang menghasilkan revisi UU KPK, dan berencana mensahkan RKUHP, UU Minerba, dan lainnya, yang ditengarai, isinya menjadikan warga sebagai ''objek yang dicurigai''. Jika UU KPK dinilai melemahkan KPK bahkan dapat menjadikan lembaga itu mandul dan hanya sebagai stempel kekuasaan, RKUHP bahkan menjadikan hal-hal pribadi kita sebagai objek dari negara.

Di sinilah kita melihat bahwa mahasiwa menyadari bahwa negara tidak bisa merampas hal-hal yang menjadi jaminan kehidupan orang banyak untuk lebih baik, dalam UU KPK. Dan merampas kemerdekaan diri dari kecurigaan berlebihan negara. Kita tahu memang, banyak pasal dalam RKUHP yang mengatur wilayah privat warga. Soal pulang malam dan tidur saja pun diurusi, dengan hukuman atau denda yang justru terperinci. Wajarlah jika akhirnya penolakan itu menjadi suara orang ramai.

The wisdom of the crowd kedua, hadir lewat tokoh-tokoh nasional, yang diakui oleh Jokowi sebagai senior dan guru-gurunya. Di situ hadir Mahfud MD, Romo Magnis, Emil Salim, dan tokoh nasional lainnya, plus tokoh-tokoh dari organisasi keagamaan.

Dan, jika suara mahasiswa dapat dianggap sebagai suara anak muda yang masih emosional, yang tidak tahu bahwa UU KPK bukan untuk melemahkan, dan RKUHP adalah produk anak negeri dan bukan buatan kolonial sehingga tak mungkin ada unsur ''jahat'' di dalamnya, sehingga mereka bisa ''diabaikan'', dan dianggap tidak relevan, maka kearifan dari kerumunan kedua itu justru sebaliknya.

Stempel tidak matang, tidak paham, tidak arif, tidak berpikir panjang, tentu tidak bisa diterapkan pada tokoh-tokoh nasional dan tokoh keagamaan itu. Mereka, tokoh agama dan filsuf, serta ahli hukum, adalah penggenggam kebijaksanaan. Suara mereka tentu adalah kebaikan semata. Dan ketika suara kebaikan ini ternyata sama dengan suara mahasiswa, maka kita tak lagi punya daya tolak akan ''kebenaran kerumunan'' tadi.

Di titik inilah Jokowi yang mendengarkan jadi memahami. Di sudut inilah Jokowi paham bahwa kebenaran atau kearifan dari keramaian itu bukan semata kebisingan. Memang benar ada dengungan dan keriuhan di mahasiswa itu, tapi bukan berarti apa yang mereka katakan itu sesuatu yang kehilangan substansi. Kebisingan itu adalah suara nurani yang resah, erang macan terluka.

Jadi, ketika Jokowi mengatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk membuat Perppu atas situasi yang terjadi saat ini, kita tahu bahwa suara orang ramai sekali lagi menjadi penentu, kekuatan yang bersifat memaksa. Suara orang ramai yang monofon, satu bunyi, adalah kebenaran yang tak bisa ditutupi. Dan di sini kita tahu bahwa kebenaran bisa datang dari  manapun, dari mahasiswa atau dari mereka yang telah menjadi resi. Untunglah Jokowi memahami.**

Penulis : -
Editor   : jks