Perppu Bukan Wewenang Mutlak Pemerintah

  • Opini Langit Bara Lazuardi

Desakan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mencuat setelah ketidakpuasan atas revisi UU KPK. Mahasiswa berdemonstrasi, intelektual ramai berwacana di media, KPK juga bersuara senada. Intinya, kekhawatiran memuncak tentang kinerja KPK yang akan lemah dengan beberapa perubahan yang telah tejadi, terutama wewenang Dewan Pengawas KPK yang luar biasa kuasa.

Dan, atas desakan itu, terutama setelah mendengar masukan dari para pakar dan ''resi'' yang dinilai tidak berafiliasi pada partai politik, Jokowi menyatakan mempertimbangkan penerbitan perppu terkait UU KPK. Hal itu disampaikan Jokowi setelah bertemu dengan Mahfud Md dan sejumlah tokoh lain di Istana, Kamis (26/9/2019).

Rencana penerbitan perppu itu langsung memancing kegembiraan publik. Seakan, ketika Jokowi menerbitkan, persoalan akan selesai. Seakan juga publik tak mengerti bahwa menerbitkan perppu juga bukan persoalan yang sederhana, dan juga bukan wewenang mutlak presiden/pemerintah. Jadi, bahkan dalam penerbitan perppu, presiden bukan pihak yang kuasa atau mutlak.

Padahal, syarat Perppu menurut Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009  adalah harus adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk keluarkan Perppu, kegentingan itu harus penuhi 3 syarat, pertama adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan ketiga,  kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Nah, karena alasan tiga di atas itulah maka Presiden mengambil frasa akan ''menghitung'' dan ''mengalkulasi'' tentang kemungkinan menerbitkan perppu itu. Apalagi, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011,  perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. Pembahasan Perppu di DPR dilakukan pada saat sidang pertama DPR setelah Perppu itu ditetapkan, untuk menetapkan persetujuan DPR (atau tidak setuju) terhadap Perppu.

Marida Farida Indrati Soeprapto, SH MH, dalam buku Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya  mengatakan bahwa  perppu ini jangka waktunya terbatas (sementara) sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila  perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang (UU). Sedangkan, apabila  perppu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut (hal. 94).

Mengapa harus persetujuan DPR? Ya  karena DPR-lah yang memiliki kekuasaan legislatif, dan yang berhak menilai ada tidaknya "kegentingan yang memaksa" yang jadi alasan lahirnya Perppu tersebut.

Tapi, soal kegentingan yang memaksa itu, memang banyak beda tafsir.  Menurut Mahfud MD, keadaan genting merupakan pandangan subjektif presiden. Dia mengatakan keadaan genting tak bisa diukur dan merupakan hak presiden untuk menentukan keadaan masyarakat dan negara. Jadi, versi Mahfud, ketika Presiden menafsirkan bahwa situasi genting, maka otomatis DPR harus menyetujui hal itu.

Tapi tentu kita tahu bahwa politik bukan hal yang pasti. Politik adalah mengelola keserbakemungkinan. Karena itu, DPR sebagai representasi partai politik, yang juga menjadi inisiator revisi UU KPK, tentu akan punya tafsir tersendiri. Dan soal perppu itu, pasti tidak hal yang sederhana. Kita menunggu saja. **

Penulis : lbl
Editor   : edt