DPRD Semarang Kumpulkan Pengelola Karaoke, Tolak Praktik Prostitusi


SEMARANG, WAWASANCO -  Banyaknya laporan dan aspirasi masyarakat terkait keberadaan usaha karaoke yang melanggar aturan dan membuka praktik prostitusi, Komisi D DPRD Kota Semarang mengundang dan mengumpulkan sejumlah pengusaha karaoke, Senin (25/11).

Rapat Dengar Pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi D,  Rahmulyo Adiwibowo. Hadir Sekretaris Anang Budi Utomo dan sejumlah anggota.

Dewan menekankan pada pentingnya mentaati aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah. DPRD juga tegas menyampaikan jika melanggar aturan yang ada, pihaknya akan merekomendasikan kepada Pemkot Semarang untuk mencabut ijin usahanya.

"Kalau usaha ingin nyaman dan aman, taati aturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran maka akan dilayangkan rekomendasi ke pemkot untuk mencabut izinnya," tandas Rahmulyo mengawali rapat.
Dalam rapat tersebut juga menyoroti dua hal penting dalam usaha  karaoke yakni penjualan minuman keras dan pekerja.

"Dalam penjualan minuman keras semuanya harus berizin dan pekerjanya tidak boleh di bawah umur. Selain itu harus mematuhi aturan yang ada," ujar anggota Komisi D, Abdul Madjid.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pariwisata Kota Semarang yang turut hadir menyampaikan untuk pengelola yang hadir dalam rapat dipastikan telah mematuhi aturan, baik perizinan maupun karyawannya.
Untuk memantau usaha karaoke, pihaknya sudah membentuk paguyuban yang bernama Paguyuban Entertaint Semarang (Pager Semar). Anggota paguyuban sebulan sekali rutin mengadakan pertemuan.
Dari pertemuan tersebut, pengelola karaoke melalui Pager Semar juga memberikan apresiasi atas ditutupnya lokalisasi. Meski demikian mereka juga mempertanyakan karaoke yang ada di eks lokalisasi apakah berizin atau tidak.

Pelanggaran Berat
Menanggapi kasus yang dilakukan Zeus Karaoke, Anang Budi Utomo menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, semangat menutup lokalisasi justru beralih ke tempat karaoke yang legal.

"Kami sangat menyayangkan praktik prostitusi ini beralih ke tempat karaoke yang notabenenya resmi sampai bahkan masuk ke ranah hukum," kata Anang di ruang kerjanya.

Kejadian di Zeus ini juga yang menjadi salah satu alasan Komisi D bergerak cepat mengumpulkan para pengusaha karaoke.

"Sebenarnya kita akan bergerak masalah karaoke ini Januari atau Februari 2020, namun dengan adanya kejadian tersebut terpaksa kita percepat," tandas politisi Golkar itu.

Pengumpulan para pengelola karaoke ini lanjut Anang sebagai fungsi pengawasan, karena Kota Semarang sudah memiliki Perda Kepariwisataan, SOP perizinan.

"Untuk masalah Zeus ini, kalau memang sudah penyimpangannya atau pelanggarannya berat memang harus ditutup. Ini karaoke apa tempat prostitusi, kalau karaoke berkedok prostitusi kan nggak boleh dan ini layak untuk dicabut izinnya dan saya yakin penyidik akan melihat itu," tambahnya.

Lebih lanjut Anang mengatakan, untuk masalah Zeus Karaoke, pihaknya akan megkoordinasikan dengan Dinas Pariwisata untuk pengawasannya, Dinas Perizinan untuk perizinannya, Distaru untuk penataan ruangannya dan lainnya.

"Kita akan koordinasikan dengan pihak terkait, Dinas Pariwisata, Distaru dan Dinas Perizinan,"

Penulis : sho
Editor   : edt