Muhdi : Tingkatkan SDM, Penuhi Kesejahteraan dan Perlindungan Guru

SEMARANG, WAWASAN.CO - Seiring dengan tuntutan zaman, SDM guru Indonesia harus terus ditingkatkan. Tentang bagaimana cara mereka melakukan pembelajaran, hingga mendidik karakter siswa. Disatu sisi, persoalan status dan kesejahteraan guru yang belum layak, terutama untuk guru horoner atau guru tidak tetap (FTT), juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHum, dalam peringatan HUT PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional tingkat Jateng di Balairung UPGRIS, Semarang, Sabtu (7/12).

"Peningkatan SDM guru ini harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih cepat dan tepat. Disatu sisi, sepintar apapun guru, seberapa pun kualitas SDM yang dimiliki, kalau kesejahteraan mereka tidak terpenuhi, maka mereka tidak akan bisa menjalankan tugas dengan maksimal," paparnya.

PGRI Melihat, kata sejahtera bagi guru tersebut mencakup tiga hal, yakni kejelasan status mereka, tingkat kesejahteraan serta terlindungi dalam menjalankan tugas sebagai guru.

"Kalau tiga hal ini bisa terpenuhi, maka kita berharap pendidikan di Indonesia akan semakin bagus. Kita harapkan janji yang disampaikan oleh Mendikbud, benar-benar bisa terpenuhi, jangan sampai layu sebelum berkembang," terangnya.

Persoalan tersebut juga terjadi di wilayah Jateng. Masih banyak guru honorer atau GTT yang tidak pasti status mereka, termasuk kesejahteraan mereka. "Banyak guru honorer GTT belum mendapat penghasilan sesuai dengan UMR atau UMK. Ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah," tandas Muhdi.

Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan hal serupa.  Setelah mengeluarkan instruksi kepada bupati/walikota agar gaji guru honorer setara UMK, dirinya juga menginginkan agar seluruh sekolah swasta di bawah kelola yayasan melakukan hal sama. 

Ganjar menegaskan kalaupun tidak bisa memenuhi sampai UMK, setidaknya gaji guru honorer tidak hanya sebesar Rp 300 atau Rp 400 ribu."Kita akan bicara dengan Kemendikbud, Kemenpan dan Kemendagri agar mengawal penganggaran dari kabupaten untuk bisa memenuhi itu," katanya. 

Pengawasan gaji guru baik sekolah negeri maupun swasta tersebut masuk salah satu bahan evaluasi sekolah. Untuk evaluasi tersebut, Ganjar mengatakan akan menjalin kerjasama dengan PGRI Jawa Tengah. 

"Setiap hari saya debat dengan buruh soal Kebutuhan Hidup Layak (dasar penetapan UMK). Lha ini masih ada guru gajinya kok jauh di bawah buruh. Sesudah itu, kita bicara guru sebagai penggerak bangsa. Kan lucu," kata Ganjar. 

Dengan menggandeng organisasi guru tersebut Ganjar berharap perbaikan sistem pendidikan di Jawa Tengah semakin menunjukkan trend positif. 

 

Penulis : arr
Editor   : edt