Densus Tipikor Tangani Korupsi yang tak Tersentuh KPK


PURWOKERTO – Pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri mendapat sambutan positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat Densus Tipikor ini akan menangani tindak pidana korupsi yang belum tersentuh oleh KPK.

 Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat meghadiri acara di Stasiun Purwokerto mengatakan, selama ini KPK hanya bisa masuk ke penyelenggara negara atau pejabat yang menyebabkan kerugian negara. Sehingga kehadiran Densus Tipikor bisa menambal elah-elah yang tidak tersentuh KPK.

 ?Ada celah-celah tindak pidana korupsi yang tidak dapat dimasuki KPK dan keberadaan Densus Tipikor ini akan menutup celah tersebut, sehingga pemberantasan korupsi semakin maksimal,? tuturnya.

 Untuk model kerja, lanjut Saut, struktur dan sistemnya hampir mirip dengan KPK. KPK dan pihak kepolisian juga sudah saling memahami peran masing-masing, sehingga diharapkan tidak sampai terjadi tumpang-tindih dalam penanganan kasus korupsi.

 ?KPK dengan Polri sudah memahami peran masing-masing, sehingga misalnya nanti di lapangan terjadi ?overlap? kerja, bisa epat dikomunikasikan. Terlebih lagi, di KPK banyak penyidik yang berasal dari kepolisian, sehingga komunikasi dan pemahaman kewenangan bisa terbangun dengan baik,? jelas Saut.

 OTT

Disinggung tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang banyak dilakukan KPK, Saut mengatakan, beberapa daerah yang kepala daerah terkena OTT KPK, sebenarnya pernah didatangi KPK dalam rangkaian sosialisasi pencegahan korupsi. Sebagian besar pejabat yang terkena OTT, merupakan tokoh yang secara kualitas bagus dan berpendidikan. Namun, setelah terjun ke dunia politik, sebagian dari mereka tidak bisa menjaga integritasnya.

 ?Beberapa pejabat yang terkena OTT KPK, pernah bertemu dengan KPK dan mereka menyatakan komitmen untuk tidak korupsi. Tetapi mungkin menjaga integritas di dunia politik lebih sulit, sehingga banyak yang terjerumus,? kata Saut. 

Penulis : hee
Editor   : wied