Warga Desa Tumbrep Tolak Investasi Peternakan Sapi

412

Warga Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, menolak investasi pembangunan kandang penggemukan sapi di desa itu dalam audiensi dengan DPRD setempat, kemarin. Foto: Hadi Waluyo.
 
BATANG - Warga Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, menolak investasi peternakan sapi di desa itu oleh investor PT Kejora Pelita Semesta (PT KPS). Penolakan berdirinya usaha penggemukan sapi tersebut disampaikan puluhan warga desa setempat dalam audiensi di Gedung DPRD Batang, Senin (16/10). 
 
Koordinator aksi, Kurnadi, mengatakan, rencana pembangunan kandang sapi telah menimbulkan keresahan warga. Warga juga menilai pembuatan kandang penggemukan sapi oleh PT KJR di Desa Tumbrep akan menimbulkan polusi bau tidak sedap dan menganggu lingkungan warga setempat, sehingga DPRD harus mencabut rekomendasi penunjukan tempat penggemukan sapi di Desa Tumbrep.
 
"Oleh karena, pada pertemuan warga dengan DPRD ini kami berharap ada tindak lanjut dari anggota dewan untuk membatalkan rekomendasi atas rencana tempat peternakan sapi di Desa Tumbrep," katanya.
 
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Tumbrep, Fahrudin Al Bayhaki, mengatakan berdasarkan hasil sosialisasi, warga Tumbrep tetap menolak PT Kejora membangun kandang penggemukan sapi di desa setempat. “Kami menyayangkan kepada sikap ketua DPRD yang secara pribadi mengeluarkan surat rekomendasi peternakan sapi atas nama DPRD, karena mekanismenya menyalahi aturan," katanya.
 
Fahrudin Al Bayhaki juga mengatakan warga akan melawan segala ancaman dan hasutan yang ingin memaksakan demi terwujudnya rencana peternakan sapi di wilayah itu. "Kami menolak dengan tegas dan harga mati rencana peternakan sapi ini," tandasnya.
 
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batang, Tofani Dwi mengatakan, anggota dewan tidak bisa dipaksakan untuk memberikan pernyataan setuju atau tidak terhadap rencana pembangunan kandang sapi itu. "Oleh karena, tidak etis apabila ketua DPRD dipaksakan memberikan pernyataan setuju pada massa yang menolak pembangunan kandang sapi yang telah hadir di sini," katanya.
 
Sementara itu, Ketua DPRD Batang, Imam Teguh Raharjo, mengatakan, DPRD tidak ada rekomendasi apapun terkait dengan 'hearing' PT KPS pada tanggal 14 September lalu. Menurutnya, itu hanya kesalahan pengetikan saja dan yang betul itu catatan atau notulensi hasil hearing pada saat itu.
 
"Kami belum memberikan rekomendasi terkait masalah itu melainkan catatan hearing yang dilaksanakan pada 14 September 2017. Saat itu pun, saya tidak di kantor DPRD, sehingga ada kekeliruan atau salah tulis terkait adanya surat rekomendasi itu," katanya.
 
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk memahami terkait dengan catatan 'hearing'. Jangan dipahami sepotong-sepotong karena dalam surat tersebut ada kata - kata sepanjang memenuhi persyaratan dan harus melalui mekanisme perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 
“Saya memahami bahwa masyarakat Desa Tumbrep yang menolak terkait keberadaan kandang sapi. Jadi saya berharap dari dinas teknis yang memberikan izin untuk tidak gegabah mengeluarkan izin," ujarnya. 
 
 

Penulis : haw
Editor   : wied