Gaji Tak Layak, Ratusan GTT Sambat ke Ketua DPRD

KUDUS - Ratusan guru tidak tetap (GTT) di Kudus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru (FKB) Kabupaten Kudus, mendatangi gedung DPRD Kudus, Rabu (8/11). Para guru tersebut sambat ke Ketua DPRD Kudus Masan, terkait gaji yang tak layak serta kejelasan nasib mereka.

Keluh kesah para GTT tersebut cukup berasalan. Mereka mengaku gaji yang diterima sangat jauh di bawah UMK dan sangat tidak layak. Padahal, beban kerja yang mereka lakukan justru lebih berat dibanding guru yang berstatus PNS.

“Ada cerita kalau sekolah hanya mampu menganggarkan Rp 500 ribu per bulan. Padahal gurunya non PNS ada empat. Sehingga jumlah yang sudah sedikit itu harus dibagi  empat guru,” kata seorang guru.

 Supriyanto, Ketua FKB Kabupaten Kudus mengatakan, kalau jumlah guru yang tergabung dalam FKB sejumlah 170 orang. Semuanya merupakan bagian dari K2, yang tak mendapatkan gaji sesuai UMR dan tak lolos PNS seperti K2 lainya.

 “Kami memiliki sejumlah permintaan kepada Ketua DPRD Kudus, seperti mendapatkan SK dari Disdikpora sebagai profesi guru di lingkungan Pemkab Kudus,” ungkapnya.

 Selain itu, dia juga meminta mendapatkan gaji sesuai dengan UMK Kudus. Hal itu sama dengan honorer K2 lainya yang tak lolos PNS. Dengan begitu, semua bisa mendapatkan hak yang sama.

 ”Kami juga meminta kepada Ketua DPRD Kudus agar dapat diberikan SK agar mampu mengikuti PLPG atau sertifikasi. Karena, yang sudah lulus PLPG pun tak mendapatkan tunjangan lantaran tak memiliki sertifikat dari kepala daerah,” imbuhnya.

 Sementara, Ketua DPRD Kudus, Masan mengatakan permasalahan GTT memang menjadi permasalahan tak hanya di Kudus. Dengan ketentuan regulasi yang ada, tentunya para GTT tersebut tidak bisa serta merta diangkat menjadi CPNS.

”Jadi, memang ada persoalan regulasi yang masih belum memungkinkan para GTT bisa diangkat menjadi CPNS,” ujarnya.

 Namun, Masan mengaku memiliki formula khusus untuk tetap memberikan kesejahteraan yang layak pada GTT. Namun demikian, Masan enggan membeberkannya karena formula tersebut baru akan menjadi salah satu visi misinya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus 2018 mendatang.

 ”Yang jelas, saya punya formula yang bisa dijadikan solusi untuk tetap memberikan kesejahteraan pada GTT. Tapi kalau sekarang saya sampaikan, saya khawatir dianggap kampanye,” ujar Masan.

 

Penulis : al
Editor   :