MUI : Sinovac Belum Lengkapi Dokumen Kehalalannya

JAKARTA, WAWASANCO--  Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengaku heran pemerintah sudah membeli dan medatangkan vaksin Covid 19 dari Sinovac sebanyak 1,w juta vaksin. Padahal vaksin ini belum jelas.

''Vaksin Covid 19 buatan Sinovac ini belum jelas benar. Masih tanda tanya.,''kata Kurniasih dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk ‘Menanti Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19’, di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/12/2020).

Artinya vaksin yang sudah didatangkan itu belum bisa digunakan. Sebab hingga kini belum ada ijin dari Badan Pengaqas Obat dan Makanan (BPOM), Uji klinisnya juga belum selesai dan belum ada srtifikat halal dari Majelis Ulama Infonesia (MUI).

Karenanya Kurniasih minta pemerintah harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat terkait dengan keberadaan 1,2 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac yang telah berada di Indonesia.

“Kami menekankan kepada pemerintah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi,” kata Kurniasih

Diakui dia, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi IX DPR dengan mitra kerja penanganan Covid-19 bahwa persoalan mengenai keamanan dan kehalalan menjadi fokus perhatian legislatif sejak awal.

“Tetapi sampai akhir masa sidang dalam RDP Kamis (10/12/2020) kemarin, kita menayakan  dan dikatakan masih dalam proses, baik dari kelengkapan dokumen maupun penelitiannya, untuk mengeluarkan sertifikat halalnya,” ujar anggota Komisi IX DPR tersebut.

Selain mengenai sertifikasi halal, lanjut dia, ijin soal penggunaan vaksin yang tengah diuji klinis oleh badan pengawas obat dan makanan (BPOM) juga menjadi penting. Sebab, kata dia, bila sertifikasi halal keluar, tetapi izin penggunaannya belum keluar, maka vaksin tetap tidak bisa digunakan.

“Tetapi selain dari halal ini, justru tentang ijinnya dulu yang dikeluarkan BPOM yang saat ini belum ada kejelasannya, artinya kalaupun sertifikat halalnya keluar tapi ijinnya tidak keluar, tidak bisa dipakai oleh masyarakat,”katanya.

Politisi PKS ini juga berharap pemerintah mendorong kembangkan vaksin Covid 19 Merah Putih yang merupakan hasil karya anak bangsa untuk. Apalagi baik Vaksin Sinovac maupun Merah Putih sama-sama belum selesai uji klinisnya.

Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan bahwa dalam konteks hukum Islam konsumsi pangan, obat-obatan hingga kosmetik harus memenuhi standar halal dan thoyyib.

Dua elemen tersebut, sambung dia, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,.

Asrorum mengaku sampai sekarang pihak Sinovac belum melengkapi dokumen untuk mendapatkan sertifikat halal.

''Kita masih menunggu dokumen dari pihak Sonovac, ''katanya.  

Penulis : ak
Editor   : edt