SEMARANG, WAWAASANCO - Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Februari 2021 total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp1.836,57 triliun, termasuk sektor perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah. Market share perbankan dan IKNB syariah terhadap nasional masih di bawah 10%, yaitu masing-masing sebesar 6,48% dan 4,37%. Sementara pasar modal syariah, market sharenya terhadap nasional sudah mencapai 17,29%.
"Melihat angka tersebut, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih sangat besar, mengingat lebih dari 87% penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta orang adalah muslim dengan 56,7% populasinya tinggal di daerah perkotaan," papar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dalam sarasehan Peran Sektor Keuangan Syariah Dalam Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah di Hotel Tentrem Semarang, Jumat (23/4).
Hal tersebut, juga didukung pula dengan nilai industri halal yang terus meningkat, pada tahun 2020 mencapai USD 3 Miliar. Indonesia juga dinobatkan sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia menurut Global Moslem Travel Index 2019.
"Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan perbankan syariah ikut mendorong pertumbuhan perekonomian di Tanah Air, di antaranya adalah variasi produk dan kualitas produk cukup bagus serta layanan bisa diakses masyarakat dengan mudah," tambah Wimboh.
Ditegaskan, potensi perbankan syariah cukup besar dan tinggal bagaimana mengatur strateginya. Sehingga, akan menjadi pilihan masyarakat apabila produknya memiliki kualitas bagus dan harganya kompetitif.
“Produk ini akan menjadi pilihan banyak orang kalau menyediakan akses dengan cepat. Masyarakat supaya tahu harus ada program edukasi dan literasi. Tanpa itu, mungkin masyarakat kurang paham atau kurang tahu terhadap produk syariah,” ungkapnya.
Di lain sisi, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, juga ada tantangannya.
"Selain market share yang relatif rendah dibanding konvensional, competitiveness produk/layanan dan tingkat literasi juga masih relatif rendah. Selain itu, masih terbatasnya SDM untuk mendukung pengembangan sektor syariah. Tingkat literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,93%, sementara indeks literasi nasional tercatat sebesar 38,03%," tambahnya.
Tantangan tersebut dapat dihadapi dengan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah antara lain dengan penguatan Lembaga Keuangan Syariah melalui peningkatan permodalan dan SDM, integrasi ekosistem keuangan syariah dengan ekosistem digital dan Peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan riset.
Sementara, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi menambahkan, pihaknya memang memiliki tantangan yang harus diselesaikan untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yakni, harus mampu menciptakan produk-produk yang lebih kompetitif dengan margin rendah.
"Saat ini BSI masih dalam tahap merger aktivitas operasional setelah proses legal merger selesai pada tanggal 1 Februari 2021. BSI telah berkomitmen untuk melakukan pembenahan pasca merger sehingga bisa lebih efisien dan memberikan layanan yang kompetitif bagi masyarakat," terangnya.
BSI pun diharapkan mampu lebih berperan sebagai pilar baru ekonomi indonesia serta memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Tengah.
Hal senada disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Disebutkan, potensi pengembangan ekonomi syariah dari dana Zakat, Infaq, shodaqoh dan waqaf sangat besar. Dana ini tentunya dapat dimaksimalkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menegaskan, industri keuangan syariah ini harus mampu bersaing di pasar dan tidak bergantung terhadap dukungan pemerintah maupun regulasi.
Terkait optimalisasi peran keuangan syariah dalam perkonomian, para narasumber sepakat bahwa produk-produk keuangan khususnya perbankan syariah harus disiapkan lebih universal untuk semua kalangan dan memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan produk keuangan lainnya.
Penulis : arr
Editor : edt