DPRD Jateng Dorong Peningkatan Pelayanan Perizinan Cepat dan Tuntas
YOGYAKARTA, WAWASANCO – DPRD Jateng akan terus mendorong berbagai inovasi terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama di sektor perizinan lebih mudah, cepat dan koordinasi antara dinas.
Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh mengatakan kunci pelayanan perizinan yang optimal terletak pada sinkronisasi dan koordinasi antardinas terkait hingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan secara tuntas dan cepat.
Saleh meminta agar pelayanan perizinan kepada masyarakat dan calon investor, terus ditingkatkan. Oleh karena itu, kendala-kendala di lapangan perlu segera teratasi.
“Saya berharap, kita benar-benar bisa mencarikan solusi. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga integritas yang selama ini sudah kita bangun. Saya sangat mengapresiasi, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng sudah banyak memberikan layanan ke masyarakat,” ujar Saleh saat kunjungan ke Kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY (DPPM) Provinsi DIY, Jumat (2/2) lalu.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan inovasi layanan publik di sektor perizinan, Komisi A DPRD Jateng mencari masukan ke Kantor DPPM Provinsi DIY. Seperti diketahui Jateng dan DIY acap bersaing ketat dalam upaya pencapaian target dan peningkatan pelayanan perizinan, sehingga keduanya selalu masuk dalam nominasi penghargaan di tingkat nasional.
Menurutnya, kunjungan Komisi A ini dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh masukan dan membuka diskusi dengan jajaran DPPM DIY.
“Saya melihat pencapaian investasi di DIY sangat baik. Bahkan mencapai angka di atas 100%, meski di Jateng juga mengalami peningkatan sebesar 12% dari tahun sebelumnya, namun dalam konteks pelayanan yang seperti apa sehingga DIY bisa melampaui target itu, kami ingin mengetahui,” tutur legislator Partai Golkar itu.
Seperti diketahui sepanjang 2022 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan 28.511 perizinan. Bahkan Mal Pelayanan Publik (MPP) juga makin intensif melayani masyarakat.
Peningkatan sumber daya manusia, lanjutnya, perlu terus dilakukan, agar MPP bisa memberikan solusi dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Saat ini, ada 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya berada di Jawa Tengah. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih belum memiliki MPP.
MPP di Jawa Tengah berada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu MPP Pemprov Jawa Tengah.
Sebanyak 28.511 perizinan telah diterbitkan sepanjang 2022 tercatat jumlah perizinan yang diterbitkan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebanyak 22.732 perizinan. Sementara melalui aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) diterbitkan sebanyak 5.779 perizinan.
Secara sektoral, perizinan yang diterbitkan terdiri dari 14.802 perizinan di sektor lingkungan hidup, 4.576 izin di sektor ketenagakerjaan, 1.690 perizinan di sektor perindustrian, serta sektor lainnya.
Senada Anggota Komisi A DPRD Jateng Muhammad Yunus menanyakan kiat DIY dalam mengatasi lambatnya pelayanan dengen metode itu di Jateng. Khususnya bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa sistem online itu benar-benar bisa mempercepat proses pelayanan.
“Apa DIY punya cara untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa sistem online itu tidak hanya akurat tapi juga mempercepat proses seperti yang dijanjikan,” ujar legislator Partai Amanat Nasional itu.
Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Budi Asih menjelaskan, dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, DPPM DIY melakukan beberapa strategi. Seperti mendorong jejaring dan kolaborasi yang lebih kuat antar multi stakeholder, baik itu antarunit instansi pemerintah, akademisi sampai dengan pelaku usaha untuk menghasilkan pelayanan prima yang lebih efisien.
Selain itu, lanjutnya, terus berupaya mendorong iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan meningkatkan realisasi investasi.
DPPM DIY juga terus mengupayakan strategi pelayanan prima di antaranya, pembuatan SOP pelayanan yang jelas, percepatan proses perizinan melalui sistem online seperti Online Single Submission (OSS). Begitu pula mengupayakan kepatuhan terhadap regulasi pelayanan perizinan (deregulasi), digitalisasi, dan tentunya peningkatan kualitas SDM pemberi layanan.
“Seperti tekad dan komitmen kami, bahwa satu-satunya jalan adalah maju, maka kami telah melakukan visioning, area-area mana saja yang akan kami push dalam 2-3 tahun ke depan,” tuturnya.
Dia menambahkan, aspek-aspek kelembagaan, regulasi, sarana, dan prasarana serta SDM masih menjadi aspek-aspek utama untuk perbaikan kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal. Sementara untuk quick win, DPPM DIY akan mendorong pencapaian beberapa aspek, yaitu peningkatan kualitas pelayanan kepada calon investor, perluasan diseminasi informasi dan pelayanan perizinan dengan menggandeng agen-agen pelayanan perizinan dan pengawasan hingga ke satuan terkecil pemerintahan, optimalisasi jejaring pentaheliks untuk kemajuan investasi dan ekonomi, peningkatan kualitas perencanaan investasi (IPRO), dan mendorong berbagai inovasi. (Adv/Anf)
Penulis : Arya
Editor : jks