Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Muhdi: Sektor Pendidikan dan Peningkatan SDM Guru Harus Tetap Jadi Prioritas, Meski Efisiensi Anggaran Capai Rp300 Triliun

SEMARANG, WAWASAN.CO, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Dr. Muhdi SH MHum, menyambut baik langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari  Rp300 triliun.

Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi ini harus dilakukan dengan cermat, terutama dalam sektor pendidikan dan peningkatan SDM guru.

Pendidikan Tidak Boleh Dikurangi, SDM Adalah Investasi Jangka Panjang

Muhdi menyoroti bahwa pemangkasan anggaran yang berdampak pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat berisiko menghambat pembangunan sumber daya manusia (SDM) guru.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa.

Salah satu poin yang ia angkat adalah pengangkatan ASN PPPK.

Saat ini, banyak guru dan tenaga pendidikan non-ASN yang masih berstatus kontrak karena keterbatasan anggaran.

“Jumlah mereka sangat besar, tetapi anggaran menjadi kendala dalam pengangkatan sebagai pegawai tetap,” ujar Muhdi dalam konferensi pers daring, Senin, 10 Februari 2025.

Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya dimanfaatkan untuk memastikan seluruh tenaga pendidikan mendapatkan status yang lebih jelas dan hak-hak yang layak.

Fokus pada Pendidikan, Stunting, dan UMKM

Muhdi juga menyoroti pentingnya mengalokasikan anggaran secara tepat, termasuk untuk mengatasi masalah stunting, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan desa.

Ia memperingatkan bahwa efisiensi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemotongan anggaran, tetapi harus disertai dengan pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran.

"Presiden Prabowo sudah menyoroti besarnya kebocoran anggaran. Ini harus segera diatasi agar dana benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Efisiensi Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Muhdi juga menekankan bahwa efisiensi dalam perjalanan dinas pejabat harus diperhatikan. Ia mendukung pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang selama ini menjadi beban besar dalam APBN.

Menurutnya, kebijakan efisiensi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga setiap rupiah yang dihemat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Jika dilakukan dengan benar, efisiensi anggaran ini bisa menjadi peluang untuk memperbaiki kualitas pendidikan, melindungi guru, dan membangun SDM yang lebih unggul," tandasnya.

Perlindungan Guru Harus Jadi Prioritas

Sebagai Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi juga menyoroti meningkatnya kriminalisasi terhadap guru.

Ia menilai banyak guru yang menghadapi permasalahan hukum hanya karena menjalankan tugasnya.

"Banyak guru yang diperkarakan, bahkan dipidana, saat mendisiplinkan siswa atau menjalankan tugasnya di sekolah. Ini menunjukkan perlunya Undang-Undang Perlindungan Guru, agar mereka bisa bekerja tanpa tekanan hukum yang berlebihan," jelasnya.

Muhdi mendukung penuh usulan PB PGRI untuk mendorong adanya regulasi khusus yang melindungi profesi guru dan dosen dari ancaman kriminalisasi.

Ia menegaskan bahwa aturan ini harus menjadi prioritas agar guru bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman.

***

 

Penulis : rls
Editor   : edt