Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Infrastruktur Jalan Menjadi Prioritas Utama

Pemalang, Wawasanco - Ditengah keterbatasan anggaran maupun turunnya alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat, Bupati Pemalang menegaskan bahwa penangan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya hal tersebut penting karena dengan jalan yang mulus akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Perubahan Anggaran APBD 2025 kita masih kita fokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, karena ini merupakan pekerjaan rumah berat yang harus diselesaikan, targetnya dalam satu periodesasi kepemimpinan bisa tertangani,"tandas Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro usai rapat paripurna perubahan anggaran di DPRD Beberapa waktu yang lalu.

Bahkan untuk menambah 'suntikan' dana penanganan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menginisiasi untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp. 200 Miliar, dimana anggaran ini akan digunakan pembangunan jalan sebesar Rp. 145 Miliar dan sisanya untuk Pembangunan lanjutan dan pengadaan alat kesehatan RSUD Randudongkal. Hal ini telah disampaikan Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, dalam rapat paripurna di ruang paripurna dewan.

Target Pertahun

Sementara  itu berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Bidang Bina Marga Kabupaten Pemalang saat dialog interaktif di LPPL Radio Widuri sebelumnya disampaikan bahwa,
berpatokan dengan kondisi jalan eksisting ada 305 ruas di Kabupaten Pemalang yang masuk jalan Kabupaten dengan panjang total 765,72 km.

Dimana berdasarkan kondisi riil dilapangan pada  akhir tahun 2024, untuk kondisi jalan yang masuk kategori baik sekitar 75,5 persen atau sepanjang kurang lebih  sekitar 574,70 km. Ini yang berusaha untuk dipertahankan kondisi kemantapannya, antara lain melalui kegiatan pemeliharaan rutin yang sudah direncanakan.

Namun disisi lain ada pula  kegiatan penanganan peningkatan jalan yaitu dengan rekonstruksi, dimana apabila dihitung berdasarkan kilometer mencapai panjang  191. Namun ini tidak bisa dilakukan secara sekaligus mengingat keterbatasan anggaran yang ada, sehingga penanganan akan diupayakan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, atau dengan kata lain target per tahun yang harus ditangani kurang lebih sekitar 38 km. (Adv/Diskominfo)

 

 

Penulis : pw
Editor   : jks