Jokowi dan Prabowo telah bertemu. Rekonsiliasi, sekecil apapun itu, telah terjadi. Ini hal yang positif di tengah ketidakpastian pascakeputusan MK yang memenangkan Jokowi-Amin. Dan, di tengah banyak pihak yang menyarankan agar Prabowo menolak rekonsiliasi, pertemuan itu adalah langkah maju untuk kepentingan negara.
Tapi tentu saja, jangan sampai rekonsiliasi itu terjadi setelah ada kesepakatan bagi-bagi kursi. Akan jadi hal yang tak produktif jika kebersamaan itu dalam konteks ''pengiyaan'' apapun karena sandera kepentingan. Kebersamaan harus dimaknai sebagai langkah bersama untuk mewujudkan visi Indonesia. Dan kebersamaan itu tidak harus ditunjukkan dengan bersama di satu jalan.
Harus ada kesadaran bahwa rekonsiliasi adalah kesepahaman untuk keindonesiaan. Dan kesepahaman itu bukan keseiyasekataan, melainkan juga merayakan keberbedaan pandangan. Itulah sebabnya, rekonsiliasi jangan sampai dimaknai sebagai penghilangan oposisi.
Oposisi itu mulia. Itulah yang dikatakan Jokowi dalam Pidato Kemenangan di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7). Tapi, dia juga mensyaratkan kemuliaan itu, harus dibangun dengan nalar tanpa kebencian. Jokowi mempersilakan siapapun menjadi oposisi yang tidak menciptakan dendam, yang tidak merangsang dan mendorong kebencian. Oposisi yang tidak ditenagai hinaan, cacian, dan digembirai dengan maki-makian.
Jokowi juga meminta, jikapun beroposisi, harus dengan pagar norma ketimuran, agama, dan budaya. Pancasila harus dijadikan rumah bersama. Dengan kata lain, Jokowi memastikan, oposisi haruslah bagian dari menjaga persaudaraan, kesatuan, dan keindonesiaan.
Namun, nalar oposisi di Indonesia beloum terbangun dengan benar. Kita acap menyaksikan pertunjukan oposisi setengah hati. Tak heran jika ada adagium, beroposisi tapi mendapat kursi. Atau, duduk di pemerintahan dengan nalar meragukan keputusan-keputusan negara. Wajar jika akhirnya muncul semacam kesepahaman bahwa negara ini tak memiliki kultur oposisi. Di hari-hari ini, keyakinan itu bahkan makin menguat setelah PKS meyakini akan sendirian berdiri sebagai oposisi.
Oposisi itu mulia. Dan itu benar. PDIP telah membuktikan hal itu. Meski masih dalam nalar setengah hati, keoposisian PDIP telah melahirkan kontrol yang cukup kuat atas penyelenggaraan negara. Karena lamanya memosisikan dirinya sebagai oposisi, bahkan banyak yang melempar guyonan, ketika menjadi pemenang pun, mengelola negara, PDIP masih berlaku seperti oposan.
Semoga dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo, terjadi kesepahaman bahwa mereka akan tetap bersama sebagai ''lawan''. Jokowi mengelola negara ini dan Prabowo mengatasi. Juga kesepahaman sebagai teman, yang tanpa rikuh mengkritik atas dasar persaudaraan, bukan kebencian. Dengan rasa sayang dan bukan hina-hinaan. Semoga.*
Penulis : lbl
Editor : awl