Menyoal Perpanjangan Izin FPI

  • Opini Langit Bara lazuardi

SURAT keterangan terdaftar (SKT)  Forum Pembela Islam (FPI) belum juga diperpanjang. Polemik pun menyeruak. Terutama setelah Presiden Jokowi memberi pernyataan, sebagaimana dikutip Associated Press (AP), bahwa  ''sepenuhnya mungkin'' melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat. Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

Setidaknya ada tiga hal yang memcuat terkait belum diperpanjangnya SKT FPI. Pertama dan kedua, alasan administratif dan ideologis. Alasan ini yang dijadikan pegangan oleh Pemerintah. Alasan ketiga, sifatnya politis. Itu alasan yang didengungkan oleh FPI. Bahkan, Gerindra dan PKS pun melihat bahwa ketertundaan perpanjangan izin SKT itu lebih karena sikap politik.

Tentu saja ketiga alasan itu memiliki argumentasi masing-masing. Dari sisi administratif, seperti dituturkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (31/7), FPI belum melengkapi 5 syarat. Diantaranya AD/ART yang belum ditandatangani pengurus, penomoran surat pengajuan SKT, pernyataan akan melaporkan tiap kegiatan, pernyataan soal lambang, bendera, dan atribut.  Adapun alasan ideologis, dan ini yang kian meruncing, adalah penyebutan Pancasila sebagai dasar organisasi di dalam AD/ART. Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bahkan mengatakan akan mencari item itu dalam pengajuan SKT.

Soal ideologi ini penting bagi pemerintah. Jokowi pun menyatakan hal itu, tidak akan lagi memberi angin pada organisasi yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Jadi, penerimaan pada Pancasila adalah harga mati. Titik inilah yang kemudian dinilai berbau politis. Pihak FPI menyatakan bahwa apakah ideologi Islam demikian menakutkan sehingga harus dipertentangkan dengan Pancasila? FPI menilai telah terjadi islamphobia di negeri ini.

Tentu saja, menyimpulkan bahwa pencantuman ideologi negara adalah penghambatan pada ormas agak berlebihan. Juga anggapan bahwa negara ini mengidap Islamphobia. Dalam persoalan SKT FPI ini kita harus dapat melihat dengan jernih dan tidak terburu-buru. Karena, kesimpulan yang salah akan membuat persoalan ini menjadi berkembang ke arah yang non-produktif.

Pihak FPI, dan pendukungnya, seharusnya tidak reaktif. Lebih baik memenuhi dahulu sisi administratif sebagaimana yang disyaratkan pemerintah untuk perpanjangan SKT. Jika syarat-syarat kelengkapan itu sudah dipenuhi dan prosesnya ternyata tidak juga direspon, barulah FPI dapat bertanya dan protes.

Namun, di era ketika negara tengah berjuang untuk kembali menguatkan sendi-sendi kerukunan dan keharmonisan, pencantuman Pancasila sebagai asas ormas wajib dipatuhi. Pencantuman Pancasila tidak berarti menempatkan Islam sebagai hal yang ''dilarang''. Ini persoalan administratif dan juga ideologi negara. Harus dipatuhi. Apalagi, Pancasila tidak anti, bahkan, sebagaimana pendiri negara ini akui, mengadopsi nilai-nilai keislaman.

Dengan kepala dingin dan atas dasar kepentingan bangsa dan negara, seharusnya polemik SKT FPI tidak perlu berpanjang dan panas. Negara ini harus berpegang pada aturan, pada hukum, dan tak ada pengecualian. Dengan itulah harmoni dan keseimbangan, juga keadilan, akan terus dapat ditegakkan.**

Penulis : lbl
Editor   : awl