Stop Jual Beli Jabatan Di Birokrasi


Sejumlah kepala daerah di Jateng terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus jual beli jabatan.  Sebagai pimpinan tertinggi di wilayahnya mereka memang berwenang melakukan pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan di tingkatannya,

Sayangnya wewenang tersebut mereka salah gunakan.  Akibatnya mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum.  Kepala daerah di Jateng yang harus menggunakan rompi orange karena kasus jual beli jabatan, antara lain Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Purbalingga Tasdi dan terakhir Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Efendi mengatakan pihaknya belum bisa mengendalikan adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan birokrasi di daerah.  Pengisian jabatan di birokrasi pemerintahan mengacu  Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangb Aparatur Sipil Negara (ASN). Di aturan itu pejabat politik di setiap instansi  menjadi  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pejabat politik tersebut juga berwenang penuh melakukan penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN.

Di tingkat kabupaten/kota, bupati dan walikota sebagai PPK berwenang melakukan pengisian jabatan di birokrasi. Jika mengacu aturan, pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme seleksi yang obyektif.

Namun di lapangan kondisinya berbeda. Hasil penelitian KASN  menyebutkan bahwa transaksi dalam pengisian jabatan 95% terjadi di level pemerintah kabupaten/kota.  Di urutan kedua adalah pemerintah provinsi  sebesar 89,5%.KASN mengakui belum bisa melakukan pengawasan dalam pengisian jabatan di tingkat  daerah. Dengan alasan terkendala sumber daya.

Penelurusan yang dilakukan menyebutkan bahwa jual beli jabatan dilakukan selain untuk mengamankan kebijakan kepala daerah, juga karena motif memperoleh uang.  Kepala daerah yang melakukan penyimpangan dalam pengisian jabatan membutuhkan uang, sedangkan pejabat yang menginginkan jabatan juga membutuhkan jabatan yang mereka anggap strategis. Terjadilah transaksi dua belah pihak.

OTT yang dilakukan KPK terhadap kasus jual beli jabatan membuka mata kita bahwa ternyata hal ini sudah menjadi salah satu modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.  Kita angkat topi terhadap KPK yang cepat mengendus dan melakukan penindakan terhadap kepala daerah yang melakukannya.

Kita tahu pejabat yang diangkat melalui transaksi jual beli jabatan tentu bukan sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Mereka bisa naik pangkat, menduduki jabatan karena dengan memberikan imbalan tertentu. Saat bekerja nanti mereka tentu tidak bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Jika demikian birokrasi pemerintahan juga tidak akan berjalan baik. Ujung-ujungnya masyarakat yang rugi. Padahal para pejabat digaji salah satunya dengan uang yang diperoleh dari pajak rakyat.  Oleh karena itu mulai saat ini semua pihak harus mengatakan stop dan menolak transaksi dan jual beli dalam pengisian jabatan.

Kasus yang menimpa sejumlah kepala daerah di Jateng, karena tersandung kasus jual beli jabatan harusnya menjadi pelajaran dan peringatan. Kita juga harus mengatakan stop jual beli jabatan di birokrasi.

 Kita  memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang melakukan pengisian jabatan secara obyektif  di jajarannya. Karena mereka berarti menerapkan konsep revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi. Selain itu  dengan melakukan pengisian jabatan secara obyektif, para kepala daerah juga memperjuangkan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt