Kabinet dan Janji Jokowi

  • Opini Langit Bara Lazuardi

SETELAH JANJI  akan memberikan jatah menteri terbanyak untuk  PDIP, Presiden Jokowi kembali memberi janji baru. Janji kali ini lebih merupakan ''ulangan'' dari periode sebelumnya, di 2014. Pertama, kabinet akan diisi kaum profesional. Untuk periode ini, Jokowi bahkan menyebutkan prosentasenya, 55 persen. Lalu, akan ada kementerian baru, dan kementerian yang dilebur. Dengan demikian, meski ada kementerian baru, jumlahnya tidak akan bertambah. Janji berikutnya, akan ada wakil mileniah, orang muda, di kabinet nanti. Usianya di bawah 30 tahun.

Tiga janji di atas akan menarik jika memang diwujudkan. Tapi, apakah tiga janji itu tidak ''bertentangan'' dengan sebelumnya, yang memberikan posisi menteri pada partai, dengan PDIP sebagai yang terbanyak? Ini membuat kita ingat pada periode sebelumnya, ternyata ''kaum profesional'' itu tidak sepenuhnya profesional, sehingga kemudian Jokowi pun berkali mengubah komposisi kabinetnya.

Tiga janji di atas memang memancing keraguan untuk diwujudkan. Pertama, tidak ada perbedaan yang tegas antara profesional dan orang partai. Jadi, masih akan mungkin profesional yang dimaksud adalah orang partai. Pembauran ini akan membuat demarkasi itu tidak jelas, mana wakil partai dan mana murni profesional. 

Kedua, meski Jokowi menegaskan bahwa menteri itu hak prerogatif presiden, tapi kita tahu bahwa ada juga janji bahwa presiden akan meminta para pemimpin partai untuk memberi nama kadernya yang duduk di kabinet. Jadi, Presiden akan memilih nama yang disodorkan dari pos yang telah disediakan. Artinya juga, prerogatif itu sudah separuh dipotong, kemerdekaan yang sudah terdegradasi.

Ketiga, karena ada perubahan komposisi kabinet, maka akan ada departemen baru. Kebaruan itu bisa dari dua hal, benar-benar baru, atau baru karena terjadi perubahan nama karena penggabungan. Keduanya akan mengakibarkan beban biaya baru. Hal ini juga harus dipikirkan lebih serius keefektifannya. Apakah membuat kementerian baru, atau mengubah dan menambah tugas dari kementerian sebelumnya.

Keempat, kementerian yang diisi orang muda, ini juga akan menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, menteri itu jabatan politis, dengan demikian dukungan politik juga perlu. Jika tidak, maka akan timbul keributan yang tak perlu karena ''rekanan'' akan meributi terus, terutama  di DPR. Nah, jika sosok muda yang memimpin, apakah sanggup menghadapi ''intik'' politik dan keriuhan itu, dengan jam terbang yang terbatas.

Kelima, dengan demikian harus dihitung betul, sosok muda yang akan didapuk oleh Jokowi. Jangan sampai niatan awal untuk mengakselerasi kabinet justru terbalik, menjadi beban bagi kerja kabinet keseluruhan. Akibatnya, ''orang muda'' ini bisa menjadi kambing hitam dan tumpuan kesalahan.

Keenam, daripada dianggap janji, lebih baik semua hal yang dikatakan Jokowi kita baca sebagai ''cara membentuk arena''. Dengan melempar wacana janji itu, Jokowi ingin membaca arena apa yang akan dia hadapi, dan riak-riak apa yang mungkin akan muncul. Jika riak itu berubah jadi gelombang, maka akan sangat mungkin janji tadi akan menjadi wacana sana.**
 

Penulis : -
Editor   : awl