Menuju Pilkada Serentak yang Mencerdaskan


Tahun 2020 sejumlah wilayah di Indonesia akan kembali menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurut data Pilkada dilaksanakan di 270 wilayah, dengan perincian 9 provinsi,224 kabupaten dan 37 kota.

Di Jateng Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 21 kabupaten/kota. Tahapan Pilkada akan dimulai Desember mendatang dengan pendaftaran calon dari perserorangan.  Selanjutnya pendaftaran untuk calon perseorangan dan parpol akan dilaksanakan 16-18 Juni 2020.  Kemudian penetapan calon dilaksanakan  8 Juli  dan pemungutan suara tanggal 23 September.

Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi yang ada di Indonesia.  Oleh karena itu tentu pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.  Berkaca dari perhelatan Pilpres tahun ini, kita tidak menginginkan pelaksanaan Pilkada diwarnai perseteruan dan juga pertikaian yang melelahkan.

Kita tahu proses Pilpres tahun 2019 menghabiskan banyak energi. Pasalnya persaingan antara pendukung masing-masing kandidat mengarah kepada pertikaian yang tidak sehat dan juga mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Bahkan pasca Pilpres kondisinya masih sama. Kendati presiden terpilih sudah ditetapkan, pihak yang kalah seperti tidak mau mengakuinya. Pertikaian dan saling jegal baik di dunia nyata maupun di dunia nyata masih terjadi.

Oleh karena itu kita tidak ingin kondisi yang sama terjadi di Pilkada 2020. Pilkada harus menjadi ajang perhelatan politik yang mencerdaskan. Jangan sampai pertikaian antara pendukung yang terjadi di Pilpres terulang di Pilkada. Oleh karena itu KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara harus mengantisipasinya.

Selain itu parpol pengusung, para pendukung termasuk kandidat yang maju di Pilkada harus mengedepankan cara cara yang santun dan bermartabat dalam berkontestasi di Pilkada. Pilkada harus menjadi ajang politik yang mencerdaskan.

Dalam diskusi menjelang Pilkada Purbalingga tahun 2020, Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Purbalingga merekomendasikan agar Pilkada tahun 2020 menjadi Pilkada yang mencerdaskan. Selain itu Pilkada juga menjadi ajang politik yang bebas dari politik uang.  Jangan sampai Pilkada menjadi ajang transaksi politik yang merusak sendi sendi demokrasi.

Persoalannya ini harus menjadi pemahaman bersama. Jajaran parpol masyarakat termasuk kandidat dan tim suksesnya harus memahami bahwa demokrasi harus berlangsung secara cerdas dan sehat. Jangan sampai malah menjadi ajang transaksi yang membuat proses demokrasi ternoda.

Proses demokrasi yang cerdas dan sehat akan menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai diharapkan. Dengan proses demokrasi yang cerdas nantinya pemimpin yang terpilih akan bisa menjalankan amanat rakyat tanpa beban politik.

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt