Politik Kompromi Jelang Pelantikan Presiden

Politik Indonesia selalu dinamis. Walaupun Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) sudah usai, bukan berarti suhu politik berangsur dingin. Kini menjelang pelantikan presiden, situasi kembali menghangat.

Salah satu tema yang menjadi bahan pembicaraan adalah kabar adanya politik kompromi yang akan dilakukan oleh Jokowi. Wacana tersebut santer berhembus menjelang pelantikan Jokowi-Maaruf Amin sebagai presiden dan wapres pada 20 Oktober mendatang.

Politik kompromi yang dimaksud adalah terkait bagi-bagi kursi kabinet. Termasuk salah satunya kepada parpol yang menjadi lawan politik Jokowi di Pilpres 2019. Memang ini baru sebatas wacana. Kendati demikian ini sudah membuat suasana menjadi riuh rendah.

Beredar rumor bahwa Jokowi telah bertemu Prabowo dan bersepakat bahwa Gerindra yang menjadi rival Jokowi dengan mengusung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 akan mendapatkan jatah kursi menteri. Tidak tanggung-tanggung tiga kursi menteri dikabarkan diberikan untuk Gerindra.

Begitu pula terhadap Partai Demokrat yang sebelumnya memilih mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Pasca Pilpres Jokowi memang beberapa kali telah mengadakan pertemuan dengan Agus Harymurti Yudhoyono yang notabene adalah komandan pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Bahkan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan statemen bahwa partainya mendukung Jokowi pasca Pilpres.

Di lain pihak tentu rencana masuknya kubu lawan politik ke kabinet Jokowi membuat parpol pendukung Jokowi sedikit masgyul. Pasalnya mereka menganggap bahwa seharusnya lawan politik sebaiknya menjadi oposisi di luar pemerintahan. Karena mereka kalah, tentu mereka harus berada di luar sistem dan menjadi kekuatan diluar.

Memang benar adanya politik adalah siapa mendapatkan apa. Oleh karena itu apapun tentu kadang dilakukan untuk mendapatkan jabatan. Namun kita tentu kadang harus berpikir positif. Politik kompromi tentu merupakan sebuah jalan tengah.

Artinya ini bisa jadi merupakan sebuah upaya untuk meredakan ketegangan politik antara dua kubu yang selama ini telah bertarung di Pilpres.  Perseteruan yang melelahkan antara Jokowi dan Prabowo yang sudah terjadi sejak Pemilu 2014.  Setelah Pemilu 2019 selesai perseteruan termasuk antara pendukung keduanya juga masih terjadi.

Saling serang di media sosial dan dunia nyata masih terjadi. Tentu Jokowi memahami bahwa kondisi itu jika terus dibiarkan akan menjadi sesuatu yang tidak sehat. Kita menyaksikan aksi demo yang terjadi pasca Pilpres salah satunya ditumpangi oleh kelompok yang melontarkan tuntutan agar Jokowi diturunkan dari jabatannya.

Sebuah tuntutan yang tidak logis. Jokowi dan Maaruf Amin terpilih melalui proses Pemilu yang berjalan demokratis. Adalah hal yang inkonstitusional apabila ada yang menginginkan agar Jokowi turun dari jabatannya.

Politik kompromi yang sedang mengemuka saat ini bisa jadi memang dilontarkan oleh Jokowi.  Karena tentu Jokowi memiliku pertimbangan politis dan taktis. Pada saatnya dia ingin di masa jabatannya yang kedua dia bisa menjalankan amanah dengan tenang. Tanpa diganggu oleh lawan politik yang masih merasa tidak puas atas kekalahannya di Pilpres.

Namun jawaban bagaimana sebenarnya yang dimaksud politik kompromi yang dimaksud, masih harus menunggu. Setelah Jokowi dan Maaruf Amin dilantik 20 Oktober mendatang akan diketahui, apakah politik kompromi yang dimaksud adalah memasukkan lawan politik di kabinet. Kita tunggu saja saatnya.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt