Bawaslu Demak Temukan 4.142 Potensi Pemilih Bermasalah


DEMAK, WAWASANCO- Bawaslu Kabupaten Demak menemukan 4.142 potensi pemilih bermasalah. Pasalnya  tidak memenuhi syarat (TMS)  dan memenuhi syarat (MS) namun tidak masuk data pemilih AKWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak 2020. Sehubungan itu untuk kedua kalinya  surat berisi saran perbaikan data pemilih dilayangkan ke KPU Demak untuk segera ditindaklanjuti.

Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh menuturkan, meski tahapan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sudah selesai namun rangkain kegiatan harus dilaksanakan sesuai SOP. Pasca-coklit  pihaknya menemukan deretan nama warga Kabupaten Demak yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum dicoklit secara prosedural.

Berharap tersusunnya daftar pemilih berkualitas, maka surat berisi saran perbaikan telah dilayangkan ke KPU Demak. Terlebih jumlahnya yang mencapai ribuan.   

"Namun pasca penyampaian surat saran perbaikan yang pertama, kami melihat masih ada yang belum ditindaklanjuti. Pada uji petik di kawasan Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam, ditemukan beberapa warga yang rumahnya sudah ditempel sticker, namun  PPDP tidak melakukan rangkaian kegiatan coklit sesuai ketentuan. Seperti meminta warga menunjukkan KTP atau KK untuk dicocokan dengan AKWK," urainya, Kamis (20/8). 

Sehubungan itu untuk kedua kalinya surat berisi saran perbaikan dilayangkan Bawaslu ke KPU Kabupaten Demak. Alasannya masih ada 4.142 pemilih memenuhi syarat belum masuk AKWK , mayoritas pemilih baru. 

"Harapan sebelum jadi daftar pemilih sementara nantinya daftar pemilih hasil pencoklitan  benar-benar akurat. PPDP berkerja sesuai SOP, dan tidak sekadar membuat laporan sebelum dikroscek.  Pada saat sama dihimbau pula  masyarakat proaktif, memastikkan diri sudah masuk daftar pemilih," kata Khoirul Saleh.

 

Rekomendasi Fatal

Mengenai saran perbaikan yang direkomendasikan Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten Demak H Bambang Setya Budi menjelaskan, jajarannya telah menindaklanjuti. Karena pada prinsipnya KPU terbuka terhadap semua saran perbaikan terkait pemutakhiran data pemilih. 

Bahkan tak sekadar PPDP kembali turun ke lapangan, PPS dan PPK turut mendampingi untuk memastikan tidak ada lagi pemilih MS maupun TMS  yang tercecer. Terlebih prinsip pemutakhiran data pemilih adalah melindungi hak pilih masyarakat. 

Namun sebagai sesama penyelenggara pemilu hendaknya Bawaslu hati-hati dalam memberikan rekomendasi. Mestinya data harus valid, tidak boleh asal, harus faktual, serta  sudah dikonfirmasi sebelum diputuskan MS atau TMS. "Terlebih jika sampai menghilangkan hak konstitusi warga. Itu sama halnya memberikan rekomendasi fatal," tukas Bambang Setya Budi, didampingi Komisioner Bidang Datin Nur Hidayah.

Sebab ada 29 nama dari data yang direkomendasikan Bawaslu sebagai TMS, setelah dilakukan kroscek yang bersangkutan masih MS. Secara terperinci, 13 nama dinyatakan pindah domisili,  kondisi riilnya mereka masih berKTP-el warga Kabupaten Demak. Sedangkan 16 nama yang disebutkan sudah meninggal dunia, ternyata masih hidup. 

Penulis : ssj
Editor   : edt