DPRD Kabupaten Magelang Inisiasi Raperda Perlindungan Disabilitas


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Foto dok.

MAGELANG, WAWASANCO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Ketua Bapemperda Nurcholis, mengatakan disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang lain.

"Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut disabilitas," paparnya, dalam rapat paripurna, Senin (15/2/2021).

Perlindungan dan jaminan hak, katanya, tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum.

"Dalam rangka merealisasikan hak-hak yang termuat dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), salah satu langkah yang diambil oleh Negara Indonesia adalah dengan melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dan yang terbaru yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," jelas Nurcholis.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas.

DPRD Kabupaten Magelang melhat penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Hak-hak Penyandang Disabilitas mendapatkan jaminan hukum baik dalam instrumen hukum internsional yaitu dalam CRPD maupun dalam konstitusi Undang-Undang Dasar`Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diratifikasinya CRPD, maka ketentuan yang termuat dalam CRPD `harus diimplementsikan dan disesuaikan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Disabilitas dalam kacamata HAM merupakan isu multisektor. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bukan sekadar tanggung jawab dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Daerah. Setelah disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang baru, isu disabilitas tidak lagi hanya milik sektor sosial, tetapi sudah terkait dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, politik, keagamaan, keolahragaan dan sektor lain.

"Berdasarkan kepada pemikiran tersebut di atas, maka demi menjabarkan lebih lanjut dan menjelaskan dengan tegas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah turunannya di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Pelaksanaan  Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang," katanya.

Secara umum, Raperda Inisiatif DPRD tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terdiri dari 12 (dua belas) Bab dan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Pasal. Raperda ini mengatur tentang Hak Penyandang Disabilitas, yang terdiri dari hak Penyandang Disabilitas secara umum, hak perempuan dengan disabilitas, dan hak anak penyandang disabilitas.

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi. Perencanaan disusun dalam program kegiatan Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, Instrumen perencanaan dan penganggaran; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara Target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Serta target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

"Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD (Kartu Penyandang Disabilitas). Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pemegang KPD tersebut mendapatkan Jaminan Sosial untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi," katanya.

Jaminan sosial tersebut sesuai Kemampuan Keuangan Daerah dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

Penulis : as
Editor   : edt