DPRD Magelang Siapkan Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba


Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Saryan Adiyanto mengungkapkan keprihatinannya dengan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah ini yang terus meningkat. Pada tahun 2018 tercatat ada 22 kasus, meningkat di tahun 2019 menjadi 39 dan pada 2020 menjadi 44 kasus. Foto dok.

MAGELANG, WAWASANCO - Kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan obat terlarang (narkoba) di wilayah Kabupaten Magelang sangat memprihatinkan. Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyiapkan Raperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba.

 

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto mengungkapkan keprihatinannya dengan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah ini yang terus meningkat. Pada tahun 2018 tercatat ada 22 kasus, meningkat di tahun 2019 menjadi 39 dan pada 2020 menjadi 44 kasus.

 

“Trend-nya sudah menyasar kalangan pelajar dan desa-desa di pelosok. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Saryan dalam acara Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Narkoba yang digelar BNN Kabupaten Magelang di Hotel Shankara Borobudur, Selasa (22/6/2021).

 

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala BNN Kabupaten Magelang, Perwakilan Pemkab Magelang serta unsur TNI Polri dan juga tokoh masyarakat.  Salah satu yang materi yang dibahas adalah peran serta dan kewenangan lembaga daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

 

Saryan mengatakan upaya pencegahan terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara massif, terstruktur dan melibatkan semua stakeholder. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Magelang menjalankan fungsi sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 yakni pembentukan peraturan daerah (Perda), penganggaran dan fungsi pengawasan.

 

Adapun salah satu wujud nyata keikutsertaannya, DPRD Kabupaten Magelang telah menyiapkan Raperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba. Raperda ini telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020, namun saat itu belum dapat dibahas bersama oleh Bupati dan DPRD karena waktu tersita untuk perumusan kebijakan dan langkah-langkah penanganan Covid-19.

 

Selanjutnya, raperda tersebut dimasukkan di tahun berikutnya. “Tahun 2021 ini sudah masuk propemperda,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magelang tersebut.

 

Perda ini, kata dia, akan menguatkan peran serta pemerintah daerah. Juga mendukung program BNN Kabupaten Magelang serta Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam perda ini akan mengamanatkan banyak kebijakan mulai penganggaran hingga program kerja penanggulangan narkoba melalui upaya-upaya pencegahan.

 

Saryan mengatakan telah berkoordinasi dengan Pemkab Magelang untuk sesegera mungkin mengesahkan peraturan daerah ini. Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di Kabupaten Magelang akan diserahkan oleh Bupati pada rapat Paripurna pada Selasa (29/6/2021), untuk selanjutnya dibahas bersama Bupati dan DPRD untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Adv)

Penulis : as
Editor   : edt