DPRD Kabupaten Magelang Ingatkan PPKM Darurat Harus Perhatikan Ekonomi Rakyat


Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Magelang, Mahmud SH. Foto Dok

MAGELANG, WAWASANCO - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah berjalan lebih dari dua pekan. Namun, kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang masih tergolong tinggi dengan angka penambahan kasus positif mencapai ratusan setiap harinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menyerukan sejumlah upaya perbaikan agar pelaksanaan PPKM Darurat lebih efektif.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Magelang Mahmud, S.H mengatakan. pada prinsipnya DPRD harus mendukung apapun yang dilakukan pemerintah dalam konteks pencegahan dan pengendalian Covid-19. “Prinsip dari pemerintah itu harus bisa melindungi warganya dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta layak,” katanya, Senin (26/07/2021).

Prinsip PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat.  Tepat dan tidaknya kebijakan ini tergantung dari hasil pelaksanaan apakah  bisa menekan dan mencegah perkembangan Covid-19. Jika tren kasusnya menurun berarti baik, tetapi jika angka penambahan kasus justru naik maka harus ada evaluasi secara menyeluruh.

Saat ini, lanjutnya, justru kegiatan ekonomi yang paling terdampak. Banyak rakyat kecil yang terdampak PPKM, seperti pedagang keliling di sekolah, pelaku pariwisata, warung makan dan pekerja harian.  Padahal, ekonomi adalah hal yang paling penting karena terkait penghidupan agar masyarakat bisa sehat dan kuat imunitasnya “Silakan PPKM Darurat diperpanjang tetapi kegiatan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian bagi pemerintah,” kata politisi PKB tersebut.

Mahmud melihat angka kenaikan Covid-19 di Kabupaten Magelang saat ini masih tinggi. Ia sendiri mengaku belum melihat sosialisasi tentang kebijakan ini sampai di tingkat masyarakat bawah. Pada kalangan ini, masih banyak yang abai terhadap bahaya Covid-19, bahkan banyak warga yang sakit takut untuk berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit.

Maka menurutnya, Pemerintah perlu berkordinasi dengan organisasi massa (ormas) untuk diajak bersama-sama memberikan pemahaman bahaya Covid-19 secara menyeluruh. Selanjutnya, Pemerintah juga harus memberikan bantuan stimulus ekonomi dan bantuan sembako murah agar masyarakat bisa bertahan hidup sampe PPKM selesai dan aktivitas di buka kembali.

“Sebetulnya Pemda sudah memberikan bantuan stimulus tetapi menurut saya masih kecil dan prosesnya terlalu lama, bahkan selama PPKM ini saya belum melihat ada bantuan ekonomi yang diberikan oleh Pemda,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan Pemkab untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat supaya segera mempunyai anti bodi yang dapat melawan virus tersebut. Namun demikian, masyarakat juga diingatkan untuk tetap taat protokol kesehatan sebagai ikhtiar lahir dan berdoa agar diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran dalm menerima ujian ini.

“Kami di DPRD sejak awal sudah membentuk satgas Covid-19 yang berfungsi untuk mengawasi rencana kerja pemerintah dalam melaksanakan kegiatan terkait pencegahan Covid-19, seperti kami mendorong Pemda untuk percepatan vaksinasi, bantuan stimulus harus tepat sasaran dan jangan tumpang tindih antara bantuan pusat, pemprov dan daerah serta mendorong pelayanan kesehatan yang maksimal,” katanya.

Wakil Ketua III DPRD, H. M. Sholeh Nurcholis, S.IP mengingatkan agar Pemkab melakukan pendataan yang valid untuk menyalurkan bantuan sebagai ganti penghasilan usaha selama PPKM Darurat. “Kalau PPKM diperpanjang harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat, dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut.

Penulis : as
Editor   : edt