Kepala Daerah dan Perilaku Korupsi

129

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kepada kepala daerah  kembali terjadi. Terakhir, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dibekuk KPK karena terlibat dugaan suap berkaitan izin reklamasi.

Penangkapan tersebut menambah panjang cerita soal kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Hingga saat ini KPK telah menangkap 107 kepala daerah dalam kasus korupsi. Tentunya kita turut prihatin. Pasalnya kendati sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, kasus OTT juga masih terus terjadi. Termasuk dengan tersangka kepala daerah.

Pertanyaan lain mengemuka, apakah statemen yang dikemukakan oleh tokoh proklamator Bung Hatta yang menyebutkan bahwa korupsi sudah menjadi budaya itu benar adanya.  Tentu jika kita membenarkannya ini menjadi sebuah tamparan.

Kekuasan memang identik dengan wewenang. Kepala daerah sebagai pimpinan di daerah tentu punya kebijakan dan wewenang yang bisa dia gunakan untuk mengambil keputusan. Namun semua sudah ada rambu-rambu dan aturan hukumnya.

Yang menjadi pertanyaan lantas mengapa kepala daerah masih nekad melakukan korupsi.  Padahal banyak resiko yang ditanggung. Salah satunya ancaman hukuman berat.  Selama ini sering ada guyonan yang mengatakan kepala daerah yang tertangkap karena korupsi berarti sedang apes. Pernyataan ini memprihatinkan.  Seakan semua kepala daerah dianggap melakukannya. Yang tertangkap yang sedang siap atau apes.

Kita harus melakukan analisa yang mendalam. Salah satunya terutama terkait sistem pemilihan langsung di Pilkada. Banyak yang mengamini jika Pilkada sistem pemilihan langsung tersebut  membuat biaya politik sangat besar. Termasuk bagi calon kepala daerah yang ingin memenangkan Pilkada. 

Sehingga ada anggapan saat terpilih mereka harus mengembalikan modal saat pencalonan. Tentu kita tidak bisa membenarkannya.  Di sistem politik yang serba terbuka seperti saat ini, tentu penentuan kepala daerah terpilih tidak sebatas “mahar”nya. Namun bagaimana  kapasitas dan kapabilitasnya.

Selain menuntut kepada parpol dan politisi agar mereka tidak hanya mengandalkan uang untuk mengejar jabatan, kita juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mereka juga haru berani menolak politik uang. Kita semua harus melepaskan diri dari pembusukan politik yang membuat politik uang semakin menjadi-jadi.

Jangan hanya karena kepentingan sesaat, kita mengorbankan demokrasi yang merupakan sistem politik ideal. Kita tidak ingin kepala daerah tersandung kasus korupsi karena alasan mengembalikan biaya politik. Jika para kepala daerah itu memahami, memimpin itu sebuah amanah. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Pahlawan nasional KH Agus Salim mengatakan memimpin itu menderita.  Artinya kepala daerah sebagai pemimpin memiliki beban dan tanggung jawab yang berat. Jangan sampai tergoda untuk melakukan korupsi. Kita ingin pemerintahan yang bersih itu terwujud.  Kepala daerah sebagai pemimpin juga harus memberikan contoh. Tidak melakukan korupsi. Kita tidak ingin dianggap bahwa korupsi adalah budaya.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt