Prabowo, Antara Koalisi atau Oposisi

78

Partai Gerindra dan parpol koalisi di hari hari belakangan ini  masih berada di nuansa kebimbangan.  Bergabung dengan koalisi pemerintah dan masuk sebagai bagian untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Maaruf Amin, atau mengambil garis tegas dengan menjadi kekuatan oposisi di luar pemerintah.

Ketua Umum Partai Gerindra  Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan menampung masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan arah politik lima tahun ke depan.  Saat ini memang masih ada perbedaan pandangan terkait posisi Gerindra,  tetap berada di luar pemerintahan atau berkoalisi dengan partai pendukung Jokowi-Maaruf Amin.

Banyak prediksi yang menyebutkan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan perselisihan Pilpres yang menolaj gugatan kubu Prabowo, koalisi Adil Makmur dikabarkan sudah melunak dan siap bergabung dengan koalisi pemerintah.  Tentu dalam politik berlaku asas tidak ada makan siang yang gratis.

Ini yang membuat semuanya menarik. Dikabarkan bahwa kubu Prabowo sudah didekati dengan konsep “212” terkait jabatan yang ditawarkan untuk bergabung di koalisi pemerintah.  Maksudnya Gerindra akan mendapatkan dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua MPR dan dua kursi jabatan Dewan Pertimbangan Presiden.

Namun yang membuat situasi menjadi pelik. Jajaran parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi belum bersepakat dengan itu. Bahkan tokoh senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan bahwa dia berharap agar Gerindra tetap menjadi oposisi.

Tentu pro dan kontra terkait tawaran koalisi Jokowi-Maaruf Amin membuat Prabowo harus cermat dalam menentukan arah dan langkah politiknya.Mantan Danjen Kopassus tersebut Jumat (19/7) menggelar rapat dengan jajaran Dewan Pembina Partai Gerindra. Salah satu persoalan yang dibahas bagaimana posisi Gerindra. Memilih berkoalisi dengan pemerintah atau oposisi.

Pertemuan tersebut juga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.  Tentu mantan menantu Presiden Soeharto tersebut harus benar-benar cermat dalam mengambil keputusan.  Sejumlah kalangan internal Gerindra menginginkan Prabowo tetap berada di luar pemerintahan alias oposisi.

Diatas semua itu sebenarnya saat  ini yang terpenting adalah bagaimana menciptakan sistem politik yang sehat. Artinya pemerintah memang perlu ada yang mengontrol. Kita ingat  pada saat Pemilu 2004 dan 2009 saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  melalui Partai Demokrat memenangkan kontestasi Pilpres.  Saat itu PDIP bersama Megawati Soekarnoputri  yang kalah memilih konsisten menjadi oposisi.

Ungkapan bijak mengatakan bahwa rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo yang diawali dengan pertemuan diatas MRT tidak identik  dengan  bagi-bagi jabatan dan kekuasaan. Yang terpenting adalah bagaimana bersama-sama membangun bangsa.

Jokowi dalam pidatonya beberapa waktu lalu mengharapkan jika ada opisisi tentu yang diinginkan adalah oposisi yang obyektif tanpa kebencian.  Prabowo juga menyampaikan bahwa dia akan sekali sekali mengkritik pemerintahan Jokowi dalam konteks kritik obyektif.  Sikap Prabowo  masih ditunggu untuk menentukan pilihan. Menjadi bagian dari pemerintahan atau tetap di jalur oposisi. Pilihan yang bijak harus diambil. Tentu tetap dalam kerangka persatuan dan memajukan Indonesia.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : probow