Membaca Rekonsiliasi ''Etok-etok''


Ada dua jenis rekonsiliasi,  yang beneran dan yang etok-etok, berpura-pura. Begitulah pembagian yang dibuat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.  Menurutnya, rekonsiliasi etok-etok tidak memberi kesempatan munculnya kritik di tubuh pemerintah. Yang terjadi adalah kooptasi, ketika pihak yang menang menawarkan kursi kepada yang kalah, lalu mengatakan apapun keputusan pemerintah sebagai hal yang benar. Mereka lalu jadi sandera, tidak lagi bisa mengkritik, menggugat, dan lainnya. Membebek, jika mengikuti istilah sastrawan Pramudya Ananta Toer.

Sedangkan rekonsiliasi beneran tidak lagi mempersoalkan kalah menang, tapi menyamakan persepsi antara dua kubu, lalu menyamakan kepentingan dan urgenitas bangsa, untuk bersama-sama mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar. Pembagian kursi, jika pun terjadi, tampaknya, berdasarkan kepentingan kebangsaan, dan bukan pembagian antara dua pihak.

Tapi, jika rekonsiliasi beneran seperti itu, lalu untuk apa kontestasi pilpres dan lainnya? Juga, apakah benar ada distingsi antara yang etok-etok dan beneran?

Amien Rais tampaknya hanya mencoba menggunakan kekuatannya yang paling utama: kemampuan beretorika. Karena, sebelumnya, dia justru mewacanakan pembagian 55:45 untuk yang menang dan kalah. Dan semacam itu, bukankah sejalan dengan yang dia sebut sebagai rekonsiliasi etok-etok tadi. lalu, di mana kita menempatkan kritiknya atas kemungkinan terjadi rekonsiliasi etok-etok antara Jokowi dan Prabowo?

Persoalan utama kita sebenarnya tidak pernah beranjak dari bagi-bagi kekuasaan. Dan politik akan selalu berjalan di rel itu. Tidak ada politik yang tidak meminta kekuasaan. Tidak ada politik yang berjalan dan bergerak dari energi ketulusan. Politik adalah cara untuk memperoleh kekuasaan. Bahkan ada adagium, dalam politik segala hal boleh, kecuali kekalahan.

Dalam aura politik yang memang demikian, maka tidak perlu terjadi polarisasi antara rekonsiliasi etok-etok dan beneran. Karena kodrat politik adalah berbagi kekuasaan, maka yang etok-etok tadi justru menjadi rekonsiliasi yang beneran. Sedangkan yang beneran, versi Amien Rais, menjadi rekonsiliasi wacana, hanya konsep, indah saat diucapkan, buyar ketika diwujudkan.

Juga, terjadi pembauran antara bagi-bagi kekuasaan atau kursi dengan pematian kritik. Ini tentu kesimpulan yang berlebihan. Dengan pembagian kursi, kritik justru dimungkinkan ke arah yang lebih konstuktif dan terukur. Sebagai ''bagian dari kekuasaan'' hasil rekonsiliasi, kritik akan hadir bukan untuk melahirkan agitasi, atau destruktif, namun upaya mencari sinergi yang lebih pas, dalam kultur menjaga keseimbangan. Kritik di sini ibarat gempa kecil, patahan lempengan bumi yang tengah mencari kestabilan. Itu.**

Penulis : lbl
Editor   : edt