Tamzil dan Hukuman Mati bagi Koruptor


Kasus kepala daerah yang tersandung kasus korupsi terjadi lagi. Terakhir Bupati Kudus Muhammad Tamzil  terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Bupati yang dikenal murah senyum dan dekat dengan rakyatnya itu  terlibat dalam kasus jual beli jabatan selama enam bulan menjabat.

Di tengah terkejutnya masyarakat karena masih adanya kepala daerah yang nekat korupsi, muncul wacana agar pelaku korupsi dihukum mati saja. Tujuannya agar menimbulkan efek jera. Tamzil juga bukan kali ini saja terkena kasus korupsi.

Saat menjabat Bupati Kudus di periode 2003-2008, Tamzil juga pernah dihukum karena kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004-2005.  Dia divonis hukuman penjara  satu tahun sepuluh bulan.

Setelah lepas dari hukuman, Tamzil kembali maju di Pilkada Kudus tahun 2018. Berpasangan dengan dengan Hartopo.  Namun belum genap setahun menjabat, Tamzil masuk bui. Dia kembali berurusan dengan aparat penegak hukum karena kasus korupsi jual beli jabatan.

Kita prihatin di tengah maraknya kasus OTT yang dilakukan oleh KPK, ternyata masih ada saja kepala daerah dan pejabat yang  terjerat kasus korupsi.  Seakan akan korupsi sudah menjadi bagian dari para pejabat. Ada semacam guyonan sinis yang menyebutkan bahwa semua pejabat sebenarnya korupsi, yang tertangkap itu yang apes.

Ironis memang.  Oleh karena itu agar menimbulkan efek jera, maka diusulkan agar koruptor dihukum mati saja. Menilik UU Nomor 31 Tahun 1999, hukuman mati bagi koruptor dimungkinkan.  Dalam Pasal 2 UU tersebut dituliskan bahwa  korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu  bisa dijatuhi  hukuman mati.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu adalah ketika negara dalam keadaan bahaya, negara sedang krisis,  terjadi bencana alam nasional atau sebagai pengulangan pidana korupsi.  Dalam kasus Tamzil, hukuman mati memang dimungkinkan.

Teringat ucapan Bung Hatta, bahwa korupsi sudah menjadi budaya, kita tentu prihatin. Tentu kita mendukung adanya hukuman tegas termasuk hukuman mati bagi para koruptor . Tujuannya agar efek jera terasa, perilaku penyalahgunaan kekuasaan melalui korupsi  harus mendapatkan hukuman berat dan setimpal.

Yang perlu kita lakukan juga adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar para koruptor tersebut jangan dipilih jika mereka maju dalam kontestasi politik apapun. Masyarakat jangan mudah lupa hanya karena iming-iming atau janji. Kadang koruptor memang bermulut manis. Mudah merayu agar tujuannya tercapai.

Kasus Tamzil hendaknya menjadi perenungan bagi kita semua. Yang pertama bagaimana memberikan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera bagi koruptor. Selain itu  kita juga harus memiliki perangkat hukum yang tidak memberikan keleluasaan bagi para pelaku korupsi yang telah menjalani hukuman, untuk ikut berkontestasi di perhelatan politik. Karena korupsi  adalah musuh bersama. Korupsi juga menjadi penyakit akut yang harus dibasmi hingga ke akar-akarnya.

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt